Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam di Tabanan Ditunda
Ilustrasi anggaran (IDN Times/Mela Hapsari)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tabanan, IDN Times - Izin usaha koperasi simpan pinjam di Kabupaten Tabanan selama tiga bulan, Februari 2023 hingga April 2023, ditunda atau tidak dikeluarkan. Hal itu karena Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kembali menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang kebijakan moratorium perizinan usaha koperasi simpan pinjam.
Selama kegiatan moratorium ini, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja kabupaten Tabanan lebih fokus pada upaya membangkitkan koperasi yang tidak aktif. Kabupaten Tabanan sendiri tercatat memiliki 162 koperasi tidak aktif yang tersebar di sepuluh kecamatan.
Baca Juga: 3 Subak di Tabanan Diserang Tikus dan Wereng Cokelat
Baca Juga: Perdana! Tabanan Kirim Ternak Babi ke Jakarta
1. Pendirian koperasi simpan pinjam ditunda sampai selesai masa moratorium
Ilustrasi uang (IDN Times/Mela Hapsari)Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja kabupaten Tabanan, I Nyoman Putra, mengatakan SE Nomor 2 Tahun 2023 tentang moratorium pelaksanaan izin usaha ini merupakan perpanjangan dari kebijakan yang telah dilakukan oleh KemenKopUKM lewat SE Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Moratorium Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Jangka waktu kebijakan moratorium saat itu berlaku tiga bulan sejak dikeluarkan pada 17 November 2022.
“Jadi SE Nomor 2 Tahun 2023 ini adalah SE perpanjangan dari Kementerian untuk tiga bulan ke depan, atau Februari hingga April 2023 mendatang, di mana pendirian koperasi simpan pinjam ditunda dulu sampai selesai masa moratorium" ujar Putra, Senin (27/2/2023).
2. KemenKopUKM sedang merumuskan rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM
ilustrasi uang (IDN Times/Hana Adi Perdana)Putra menjelaskan, saat ini KemenKopUKM sedang merumuskan rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang akan ditetapkan dalam waktu dekat. Satu di antara rancangannya adalah mengatur perizinan usaha berbasis risiko sektor usaha simpan pinjam oleh koperasi.
"Aturan dibuat karena disinyalir ada koperasi yang awalnya memiliki peranan baik, banyak yang disalahgunakan oleh oknum koperasi, khususnya yang memiliki usaha simpan pinjam. Bahkan ada koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam tidak sesuai dengan prinsip dan nilai dasar koperasi dan ketentuan yang berlaku," jelasnya.
Putra menilai, Pemerintah Pusat mungkin ingin menyempurnakan regulasi agar tidak ada lagi celah yang bisa dilakukan oleh oknum koperasi, sekaligus untuk menertibkan koperasi-koperasi yang disalahgunakan.
"Kalau sampai ada penyalahgunaan tentunya kasihan anggotanya jika terjerumus pada kegiatan koperasi yang kurang sehat,” katanya.
3. Belum ada permohonan perizinan pendirian koperasi
foto hanya ilustrasi (IDN Times/Aditya Pratama)Kata Putra, belum ada permohonan perizinan pendirian koperasi selama masa moratorium ini, bahkan sampai perpanjangan SE yang pertama.
"Tetapi kegiatan mengenai koperasi masih berjalan, salah satunya permintaan untuk kegiatan penyuluhan," ujarnya.
Berdasarkan data jumlah koperasi di Kabupaten Tabanan tercatat sebanyak 576 koperasi. Dari total itu, sebanyak 414 koperasi berstatus aktif, dan 162 koperasi tidak aktif. Untuk mengaktifkan kembali koperasi yang tidak aktif ini, pihak Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan berencana akan membentuk tim yang nantinya turun langsung melakukan pembinaan, serta pendampingan secara tatap muka.
"Kegiatan ini masih menunggu kesiapan anggaran," terang Putra.
