Malaysia Kaji Pembatalan Beli Vaksin Sinovac, Begini Alasannya
Ilustrasi vaksin COVID-19 buatan Sinovac (Dokumentasi Sinovac)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi Malaysia Khairy Jamaluddin mempertimbangkan opsi untuk membatalkan pembelian vaksin COVID-19 asal perusahaan asal Tiongkok, Sinovac. Salah satu penyebabnya adalah hasil uji klinis dan tingkat efikasi di berbagai negara kurang memuaskan.
“Terkait data efikasi, ada juga beberapa kekhawatiran tentang kemanjuran uji coba Sinovac di Brasil, mengingat Sinovac merupakan salah satu vaksin yang kami negosiasikan untuk dibeli,” kata Jamaluddin di laman daring pribadinya (blog) yang diunggah pada Kamis, 14 Januari 2021.
Melihat tingkat efikasi yang rendah dibanding vaksin lainnya, tutur Jamaluddin, banyak pihak mempertanyakan, apakah Negeri Jiran tetap membeli produk tersebut.
“Saya ingin menegaskan kembali bahwa ketika bernegosiasi, kami selalu bersikeras vaksin harus disetujui dan didaftarkan oleh Badan Pengatur Farmasi Nasional (NPRA), sebelum perjanjian dioperasionalkan. Itulah mengapa pengembalian deposit adalah kondisi yang telah kami bangun dalam negosiasi,” kata dia.
Baca Juga: Vaksinasi COVID-19 di Daerah Dimulai, Ikhtiar Baru Melawan Pandemik
1. Keputusan pembelian Sinovac didasari pertimbangan tim teknis
(ANTARA FOTO/Malaysia's Ministry of Health/Muzzafar Kasim/Handout via REUTERS)Keputusan akhir untuk membeli vaksin dari Tiongkok itu bergantung pada evaluasi Kelompok Kerja Teknis Pemilihan Vaksin (TWG) yang diketuai Kalaiarasu Peariasamy, yang juga menjabat sebagai direktur Institut Penelitian Klinis.
“TWG sedang menganalisis. Apapun keputusannya, saya ingin meyakinkan Anda bahwa kami hanya akan mendapatkan vaksin yang aman dan manjur untuk orang Malaysia,” kata Jamaluddin.
Pertimbangan utama Malaysia untuk menentukan pembelian vaksin adalah keterbukaan data soal uji klinis dan efikasi.
“Dengan semakin banyak data klinis yang dipublikasikan, kita harus gesit dan fleksibel untuk menyeimbangkan kebutuhan vaksin. Artinya, apa yang sudah diumumkan bisa saja berubah di masa mendatang. Kami dapat menambah lebih banyak vaksin tertentu, bahkan membatalkan perjanjian (pembelian vaksin) lainnya,” ulas Jamaluddin.
2. Malaysia pastikan tidak terlambat dalam memulai program vaksinasi
Editor’s picks
Ilustrasi Vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)Dalam tulisan tersebut, Jamalauddin juga menyampaikan Malaysia sama sekali tidak terlambat dalam memulai program vaksinasi. Wacana tersebut menguat setelah negara tetangga, Singapura dan Indonesia, sudah memulai vaksinasi. Bahkan, beredar isu vaksinasi Malaysia akan dilakukan menjelang momen pemilihan umum.
“Saya ingin menyatakan, Malaysia berada di jalur yang tepat untuk menerima pengiriman pertama sebelum akhir Februari. Jadwal ini telah disetujui ketika kami menegosiasikan kontrak dengan Pfizer pada November 2020. Kami jadi di antara yang tercepat di Asia Pasifik,” tulis dia.
Jamaluddin menyambung, “kami tentu tidak lamban. Jepang memesan vaksin Pfizer pada Juli 2020 dan akan menerimanya pada Februari, di waktu yang sama dengan kami. Korea Selatan memesan pada Desember 2020 dan akan menerima Pfizer pada Q3 2021. Kami membuat keputusan pengadaan berdasarkan penilaian data klinis tanpa harus membayar premi yang besar dan uang muka.”
3. Berikut jadwal kedatangan vaksin dan skema program vaksinasi
Ilustrasi Penyuntikan Vaksin (ANTARA FOTO/AAP Image/David Mariuz via REUTERS)Pada kesempatan yang sama, Jamaluddin yang merupakan salah satu ketua panitia khusus vaksin COVID-19 (JKJAV) menegaskan, tidak ada satu pun produsen vaksin yang mengantarkan pesanan dalam satu kloter.
Pengiriman vaksin Pfizer, yang sudah dipesan Malaysia, diatur berdasarkan jadwal triwulan. Pada Q1 2021 Malaysia akan menerima satu juta dosis, kemudian 1,7 juta dosis pada Q2, menyusul 5,8 juta dosis pada Q3, dan 4,3 juta dosis di Q4.
“Ini adalah realitas kapasitas produksi global untuk vaksin COVID-19 di tengah permintaan yang melebihi pasokan,” kata Jamaluddin.
Adapun skema vaksinasi, Malaysia prioritas utama adalah kelompok rentan yang terdiri dari tenaga kesehatan, warga lanjut usia, dan penderita penyakit kronis. Malaysia berencana menuntaskan program ini selama 18 bulan.
“Jika Anda orang dewasa sehat berusia di bawah 60 tahun dan bukan pekerja di garis depan, dapat diasumsikan giliran vaksinasi Anda akan tiba pada Q3 atau setelahnya. Hanya dengan begitu kita akan beralih ke populasi aman untuk mencapai herd immunity,” tutur Jamaluddin.
Baca Juga: Vaksinasi Keluarga Presiden Jokowi Ikuti Jadwal Masyarakat Umum
Berita Terkini Lainnya
