Moeldoko Akhirnya Buka Suara! Ini Alasannya Mau Jadi Ketum Demokrat

2. Moeldoko akui mau jadi ketum versi KLB setelah bertanya 3 pertanyaan pada peserta

Pendiri Partai Demokrat Etty Manduapessy (tengah) didampingi para kader lainnya menghadiri Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad

Tarik-menarik secara ideologis di tubuh Demokrat itulah yang diakui Moeldoko sebagai salah satu alasannya mau menerima permintaan jadi ketua umum versi KLB. Namun, mantan Panglima TNI ini mengungkapkan keputusan itu dilakukan setelah ia menyampaikan tiga pertanyaan pada peserta KLB.

"Pertanyaan yang pertama apakah KLB ini sesuai AD/ART, yang kedua seberapa serius kader Demokrat meminta saya pemimpin partai, dan yang ketiga adalah bersediakah kader Demokrat bekerja keras dengan integritas demi Merah Putih di atas kepentingan pribadi dan golongan," tutur dia.

"Semua pertanyaan itu dijawab oleh semua peserta KLB dengan gemuruh, maka baru saya buat keputusan," lanjut Moeldoko.

Baca Juga: Partai Demokrat Versi KLB Gelar Konpers, Moeldoko Tak Hadir Lagi

3. Polemik kepemimpinan Demokrat, antara AHY dan Moeldoko

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Perseteruan perebutan kursi pimpinan Partai Demokrat antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko semakin menjadi sorotan publik. Polemik tersebut muncul ketika AHY mulai menyebut ada orang di lingkar Presiden Jokowi yang ingin melakukan kudeta kepemimpinannya di Partai Demokrat.

Lalu, isu nama Moeldoko mulai muncul setelah Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan tersebut. Dalam tudingan-tudingan para kader Partai Demokrat terhadapnya, Moeldoko sempat membantah merencanakan kudeta kepemimpinan AHY.

Kemudian, situasi semakin panas setelah Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, memutuskan Moeldoko menjadi Ketua Umum partai yang digawangi AHY itu. Moeldoko juga sempat menanggapi keterpilihannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB melalui sambungan telepon.

"Dengan demikian, saya menghargai dan menghormati permintaan saudara untuk kami terima menjadi ketua umum,” kata Moeldoko lewat sambungan telepon, Jumat (6/3/2021).

Hal itu pun membuat AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono gerah, sehingga mereka buka suara. Dalam keterangan persnya, AHY menyebut KLB yang dilakukan di Sumatera Utara itu adalah abal-abal. Sebab, AHY menegaskan dirinya adalah Ketua Umum Partai Demokrat sah yang dipilih pada Kongres V Partai Demokrat 2020 lalu.

"Saya berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader pemilik hak suara sah, yang telah mereka gunakan dan berikan dalam Kongres V Partai Demokrat pada 15 Maret 2020 lalu kongres yang sah. Kongres yang demokrasi dan juga telah disahkan oleh negara, oleh pemerintah oleh Kementerian Hukum dan HAM," ujar AHY melalui konferensi pers virtual, Jumat (5/3/2021).

Untuk itu, dia menekankan, Moeldoko adalah Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal karena kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah kegiatan ilegal. Dia juga menilai tindakan Moeldoko menerima keputusan KLB "bodong" tersebut adalah bukti, Moeldoko bermain dalam agenda KLB di Sumut.

"Saya mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan selama ini ia pungkiri sendiri, melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," katanya melalui siaran langsung channel YouTube Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (5/3/2021).

Selain itu, SBY yang berperan sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, juga mengungkapkan kekecewaannya atas adanya KLB di Deli Serdang. Dia juga menyayangkan KLB tersebut yang menobatkan Moeldoko untuk menggantikan AHY.

"Seorang pejabat pemerintahan aktif, berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat alias pihak eksternal partai menjadi ketua umum Partai Demokrat, mendongkel dan merebutnya dari ketua umum Partai Demokrat yang sah, yang setahun yang lalu diresmikan oleh negara dan pemerintah," ujar SBY.

Baca Juga: Pakar: Kudeta Demokrat Bisa Permulus Wacana Presiden Tiga Periode