Comscore Tracker

Ini yang Harus Dilakukan Jika Hukuman Mati Diterapkan Untuk Koruptor

Kamu setuju gak sih? Coba sebutkan alasannya

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyatakan setuju dengan hukuman mati para koruptor apabila masyarakat menghendakinya.

Pernyataan ini diungkapkan karena Jokowi menilai Indonesia tidak pernah memberikan ancaman hukuman mati bagi para koruptor, lantaran tidak tercantum dalam Undang-undang Tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Namun jika masyarakat menginginkan UU direvisi, bisa saja pemerintah mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk merevisi UU Tipikor.

"Ya bisa saja (Jadi inisiatif pemerintah), kalau jadi kehendak masyarakat," kata Jokowi di SMKN 57, Jakarta Selatan, Senin (9/12) lalu.

1. Jokowi menyebut revisi UU harus ada persetujuan dari DPR RI

Ini yang Harus Dilakukan Jika Hukuman Mati Diterapkan Untuk KoruptorPresiden Jokowi memberikan keterang pers di SMKN 57, Jakarta Selatan, Senin 9 Desember 2019 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jokowi menjelaskan, bila masyarakat menginginkan ancaman hukuman mati diberikan kepada para koruptor, maka pemerintah bisa mengajukan revisi UU Tipikor kepada DPRRI. Namun hal itu juga harus disetujui oleh DPR RI.

"Yang pertama, kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU pidana, tipikor, itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga termasuk yang ada di legislatif," ujar Jokowi.

2. Seorang siswa menanyakan hukuman mati untuk para koruptor

Ini yang Harus Dilakukan Jika Hukuman Mati Diterapkan Untuk KoruptorAcara pentas seni Prestasi Tanpa Korupsi di SMKN 57, Jakarta Selatan (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Dalam acara pentas seni Prestasi Tanpa Korupsi di SMKN 57, seorang siswa diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada Presiden. Harley, siswa jurusan Tata Boga, mempertanyakan hukuman bagi para koruptor, yang dinilainya tidak tegas. Di mana para koruptor hanya dihukum penjara, bukan dihukum mati.

"Kenapa negara kita mengatasi koruptor tidak berani ditindak tegas? Kayak di negara lain dihukum mati gitu. Cuma dipenjara," kata Harley kepada Jokowi.

3. UU yang mengatur ancaman hukuman mati bagi koruptor belum ada

Ini yang Harus Dilakukan Jika Hukuman Mati Diterapkan Untuk KoruptorAcara pentas seni Prestasi Tanpa Korupsi di SMKN 57, Jakarta Selatan (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Menjawab pertanyaan siswa itu, Jokowi mengatakan bahwa Undang-undang di Indonesia memang belum ada yang mengatur tentang ancaman hukuman mati bagi para koruptor.

"Ya kalau UU-nya memang ada yang koruptor dihukum mati, akan dilakukan. Tapi di UU tidak ada," jawab Jokowi.

4. Hukuman mati bisa diterapkan pada koruptor yang mengorupsi uang anggaran bencana alam

Ini yang Harus Dilakukan Jika Hukuman Mati Diterapkan Untuk KoruptorPresiden Jokowi memberikan keterang pers di SMKN 57, Jakarta Selatan, Senin 9 Desember 2019 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jokowi lalu meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna Laoly, untuk menjelaskan perihal itu. Menurut Yasonna, ancaman hukuman mati tercantum dalam undang-undang bagi para koruptor yang berkaitan dengan bencana alam.

Lalu, Jokowi kembali menjelaskan apa yang disampaikan Yasonna, bahwa para koruptor yang mengorupsi anggaran bencana alam akan mendapatkan ancaman hukuman mati.

"Kalau duit itu dikorupsi ancamannya bisa hukuman mati. Tapi di luar bencana, UU kita memang tidak ada. UU yang belum ada. UU-nya ada pun belum tentu diberikan ancamam hukuman mati."

"Tetapi apapun yang namanya korupsi baik yang bencana, kecil, sedang itu tetap korupsi. Tidak boleh. Memang pemerintah dalam proses membangun sebuah sistem, pagar-pagar yang ada agar tidak korupsi," ujar Jokowi.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb

Topic:

  • Irma Yudistirani

Berita Terkini Lainnya