Comscore Tracker

Aturan Baru, KPU Izinkan Eks Napi Koruptor Maju Pilkada 2020

Wah berbondong-bondong pasti nih

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan aturan baru yang izinkan mantan narapidana kasus korupsi mengikuti Pilkada pada tahun 2020. Regulasi itu tertulis di dalam PKPU nomor 18 tahun 2019 mengenai perubahan kedua atas KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota.

Perizinan bagi para mantan napi koruptor bisa dilihat pada pasal 4 ayat g dan h. Larangn ikut kontestasi politik hanya berlaku bagi eks napi kasus narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. 

"Bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang," demikian isi ayat g. 

"Bukan mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak," demikian isi ayat h. 

1. Meski beri izin, KPU imbau parpol utamakan kader yang tak pernah berurusan dengan kasus korupsi

Aturan Baru, KPU Izinkan Eks Napi Koruptor Maju Pilkada 2020(Ilustrasi tahanan KPK mulai diborgol) ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

Meski mengizinkan mantan koruptor ikut Pilkada, namun, KPU mengimbau partai politik mengutamakan calon yang bersih.  

"Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan / atau wali kota dan wakil wali kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi," demikian isi ayat 4 tersebut. 

Baca Juga: [BREAKING] KPU: 49 Caleg Eks Napi Koruptor Ikut Pileg 2019

2. KPK menyayangkan langkah KPU

Aturan Baru, KPU Izinkan Eks Napi Koruptor Maju Pilkada 2020(Wakil Ketua KPK Saut Situmorang) IDN Times/Santi Dewi

Aturan ini pun langsung direspons Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Ia mengaku menyesalkan aturan baru tersebut. Bagaimanapun, kata dia, koruptor adalah sosok yang telah mengkhianati kepercayaan publik. 

"Apa memang gak ada yang lain lagi? Tetapi undang-undangnya kalau siapapun boleh masuk di situ, ya silakan saja siapapun boleh menilai,” kata Saut di gedung Merah Putih Jakarta pada Jumat (6/12). 

Ia pun meminta kepada parpol untuk menekankan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) saat merekrut kadernya. 

"Itu yang disebut SIPP, Anda harus jelas, rekrutmennya gimana, kaderisasi gimana. Di situ isu pencehahannya," tutur. "Track record yang jelas saja kadang terjadi sesuatu, apalagi yang tidak jelas (rekam jejaknya)," katanya. 

3. Pilkada 2020 diikuti oleh 270 daerah

Aturan Baru, KPU Izinkan Eks Napi Koruptor Maju Pilkada 2020Ilustrasi pilkada serentak 2020. kpu.go.id

Pilkada serentak kembali digelar pada tahun 2020. Rencananya tahun depan, kontestasi politik itu digelar di 270 daerah. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar pada Juni lalu mengatakan pilkada serentak 2020 merupakan gelombang keempat untuk mencari pengganti kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015 lalu. 

Ke-270 itu kata Bahtiar terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula jumlah daerah yang mengikuti pilkada 269. Namun, Pilkada kota Makassar diulang penyelenggaraannya sehingga bertambah menjadi 270. 

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb

Baca Juga: Pilkada di Jateng, PDIP Isyaratkan Bakal Koalisi dengan Gerindra

Topic:

  • Faiz Nashrillah

Just For You