Comscore Tracker

Warga Surabaya Gugat SE Kewajiban Rapid Test untuk Calon Penumpang

Gimana pendapatmu?

Jakarta, IDN Times - Seorang warga Surabaya bernama Muhammad Sholeh menggugat Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 mengenai kriteria dan persyaratan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman corona virus disease 2019 (COVID-19), ke Mahkamah Agung (MA), Kamis (25/6) lalu. Surat itu mengatur kewajiban calon penumpang transportasi umum untuk melakukan rapid test atau tes PCR.

Dalam poin F2b SE tersebut, tertulis kriteria dan persyaratan bagi calon penumpang transportasi umum:

"Setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, kereta api, laut dan udara harus memenuhi persyaratan yakni satu menunjukkan surat keterangan uji PCR dengan hasil negatif berlaku selama tujuh hari atau surat keterangan rapid test dengan hasil non reaktif yang berlaku tiga hari saat keberangkatan."

Menurutnya, Gugus Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat karena dinilai sebatas tim pengarah saja.

"Untuk transportasi kan leading sector-nya Kementerian Perhubungan. Mestinya Kementerian Perhubungan yang menindaklanjuti dari surat edaran Gugus Tugas itu dengan membuat kewajiban untuk rapid test. Tetapi ini kan masalahnya di dalam aturan yang dirilis oleh Kemenhub tidak mengatur rapid test," kata Sholeh ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon, Senin (29/6).

Kebijakan itu dinilai kontradiktif dan tidak hanya terjadi di Kemenhub saja. Tetapi juga Kementerian Kesehatan.

Pada kenyataannya calon penumpang yang harus dimintai surat keterangan hasil tes PCR atau rapid itu hanya pengguna pesawat terbang, kapal laut dan kereta. Pengguna bus tidak diminta.

Sementara berdasarkan SE dari Menteri Kesehatan, tidak ada poin yang mewajibkan calon penumpang ikut rapid test atau PCR.

"Ketentuannya hanya sebatas jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan," jelas pria yang berprofesi sebagai pengacara tersebut.

Berikut ini penjelasan selengkapnya:

Baca Juga: Bedanya Rapid Test, Swab dan PCR! Lebih Akurat Mana?

1. Calon penumpang akan sia-sia mengeluarkan biaya tes jika datang dalam keadan demam

Warga Surabaya Gugat SE Kewajiban Rapid Test untuk Calon PenumpangANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Menurut Sholeh, calon penumpang akan sia-sia mengeluarkan biaya rapid test atau PCR jika begitu tiba, hasil suhu tubuhnya di atas 38 derajat. Ia mencontohkan dirinya sendiri yang sudah dua kali ke Jakarta.

Ia melakukan rapid test setiap tiga hari sekali, di mana biayanya mencapai Rp300 ribu. Sedangkan tes PCR yang paling bagus di rumah sakit (RS) swasta mencapai Rp2,5 juta. Kata Sholeh, harga biaya tes yang mahal tersebut semakin memberatkan masyarakat. 

"Pertanyaannya adalah yang menyebabkan calon penumpang bisa lolos naik pesawat atau kereta api, itu tes suhu atau rapid test. Apa gunanya saya mengeluarkan biaya Rp300 ribu kalau pada saat berangkat, tiba-tiba dalam kondisi demam? Kan saya gak bisa berangkat juga," jelasnya.

Alih-alih pakai tes, mengapa tidak memanfaatkan hasil tes suhu saja. "Enak, cepat, dan tanpa biaya. Makanya saya curiga ini jangan-jangan ada kaitannya dengan bisnis," lanjutnya.

Baca Juga: Mirip Test Pack, Alat Rapid Test Deteksi Virus Corona dalam 15 Menit

2. Sudah seharusnya pemerintah tidak lagi memakai rapid test yang tidak akurat

Warga Surabaya Gugat SE Kewajiban Rapid Test untuk Calon PenumpangPakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Dr. Pandu Riono, MPH, Ph.D dalam Ngobrol Seru: 100 Hari Pandemik Global (Tangkap Layar YouTube IDN Times)

Sementara itu Juru Wabah Universitas Indonesia, Dr Pandu Riono, mengungkapkan penggunaan rapid test antibodi seharusnya dihentikan oleh pemerintah. Sebab hasilnya tidak akurat.

"Kenapa tidak akurat? Karena itu memeriksa antibodi yang baru muncul seminggu atau 10 hari setelah terinfeksi," kata Pandu ketika berbicara di Program Ngobrol Seru 100 Hari Pandemik Global by IDN Times, tanggal 20 Juni lalu.

Menurutnya, pemerintah harus memeriksa individu tersebut membawa virus atau tidak. Sehingga langkah isolasi segera bisa ditempuh.

"Orang yang terinfeksi menimbulkan reaktif mungkin tidak infectious. Maka ia terinfeksi sekarang atau dua minggu lalu, sama saja," ujarnya.

Pembelian rapid test dalam jumlah besar oleh pemerintah di awal kemunculan pandemik, juga dinilai bisa menimbulkan skandal. Sebab selain menggelontorkan dana besar, rapid test kit itu juga ditawarkan kepada pemerintah daerah. 

Pemda, lanjut Pandu, merasa tidak punya pilihan lain daripada menunggu hasil tes PCR.

3. kewajiban tes untuk calon penumpang harus dicabut

Warga Surabaya Gugat SE Kewajiban Rapid Test untuk Calon PenumpangIDN Times/Hana Adi Perdana

Sholeh dan kuasa hukum, Tomi Singgih, meminta agar SE terkait kewajiban itu dicabut.

"Cabut sudah (aturan yang mewajibkan) rapid test itu. Gak usah ada. Gak ada manfaatnya rapid test itu. Orang yang sudah dites dengan rapid kan tidak menjamin mereka tidak menularkan virus," ungkap Sholeh.

Ia merasa tidak yakin jika pemerintah bisa menyediakan tes PCR di semua titik bandara, stasiun kereta api dan pelabuhan. Sebab biaya tes PCR tidak murah.

"Bisa bangkrut pemerintah. Selain itu, hasil tes PCR juga tidak bisa keluar saat itu juga," jelasnya.

Baca Juga: Pakar Virologi Unud Prediksi Desember Kasus COVID-19 di Bali Meningkat

4. Sholeh akan mengajukan gugatan lagi. Karena periode berlakunya rapid test diubah oleh gugus tugas menjadi 14 hari

Warga Surabaya Gugat SE Kewajiban Rapid Test untuk Calon PenumpangPetugas medis melakukan tes cepat (Rapid Test) COVID-19 di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Minggu (28/6/2020) (IDN Times/Herka Yanis)

Sholeh akan mengajukan gugatan kembali pada tanggal 30 Juni esok. Sebab Gugus Tugas membuat SE baru Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur masa berlaku tes dari semula 7 hari menjadi 14 hari.

Sholeh mengaku tidak puas atas perubahan itu. Ia hanya ingin aturan wajib tes bagi calon penumpang dicabut oleh Gugus Tugas.

"Gugatan yang saya ajukan pekan lalu sudah otomatis gugur. Karena yang kami gugat kan surat edaran dengan ketentuan tiga hari. Lalu sudah diubah menjadi surat edaran Nomor 9 Tahun 2020," kata Sholeh.

Baca Juga: Ngeri, Ini Dia Foto Asli Virus Corona Ketika Menyerang Tubuh Manusia

https://www.youtube.com/embed/CLcqcOR1I6Q

Topic:

  • Irma Yudistirani

Berita Terkini Lainnya