Comscore Tracker

4 Kekeliruan Tim BPN yang Tak Efektif di MK Menurut Peneliti

Apakah gugatan tim BPN menang di MK?

Jakarta, IDN Times - Tepat hari esok (27/6), Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan hasil sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019. Peneliti dan dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Charles Simabura, mengatakan pihak pemohon dalam hal ini Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, keliru memfokuskan permohonan yang diajukan ke MK.

Selain itu Charles berpendapat, saksi yang dihadirkan oleh BPN tak membantu menguatkan dalil yang diajukan.

Baca Juga: Pengamat: MK Kemungkinan Besar Tolak Dalil yang Diajukan BPN

1. BPN seharusnya fokus ke pembuktian status Ma'ruf Amin

4 Kekeliruan Tim BPN yang Tak Efektif di MK Menurut PenelitiIDN Times/Gregorius Aryodmar P

Charles menilai, permasalahan status calon wakil presiden 01 Ma'ruf Amin bisa menjadi bahan yang kuat untuk membuktikan kecurangan. Menurut dosen hukum Universitas Andalas ini, status Ma'ruf Amin terkait posisinya dapat menjadi sengketa baru pilpres jika MK membuka permasalahan ini lebih mendalam.

"Ini menarik kalau itu kejadiannya. Kalau ini tafsirnya sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maka gugurlah Ma'ruf Amin," ujar Charles, Selasa (26/6) di Jakarta.

2. Dana kampanye menjadi dalil kuat yang bisa digunakan BPN untuk membuktikan kecurangan

4 Kekeliruan Tim BPN yang Tak Efektif di MK Menurut PenelitiIDN Times/Teatrika Handiko Putri

Seperti diketahui, pihak BPN sibuk mengajukan dalil yang berisi kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Padahal menurut Charles, hal tersebut sulit dilakukan. Menurut pendapat Charles, BPN seharusnya bisa memanfaatkan dalil dana kampanye TKN menjadi poin utama permohonan.

"Jika ingin diskualifikasi, harusnya tidak menggunakan TSM, tapi manfaatkan apa yang tidak memenuhi syarat. Adakah Dana kampanye yang terlambat? Nah itu yang kita harus lihat," papar Charles.

3. BPN keliru mendudukkan saksi di pengadilan

4 Kekeliruan Tim BPN yang Tak Efektif di MK Menurut PenelitiIDN Times/Teatrika Handiko Putri

Pihak pemohon dalam hal ini BPN menghadirkan saksi fakta bernama Said Didu dalam sidang PHPU beberapa waktu lalu. Menurut Charles, Said harusnya didudukkan sebagai ahli dibanding saksi, sehingga Said bisa ditanyakan mengenai pemahaman dan pendapatnya.

"Didu dihadirkan sebagai saksi itu kan artinya apa yang dilihat, didengar, dan semuanya bercerita tentang TSM, ya kan. Orang yang memberikan keterangan pendapat apakah ini BUMN atau tidak, itu bukan saksi fakta. Kenapa dia bisa kategori ahli? Karena dia pernah bekerja di situ, ahli itu kan karena kapasitasnya atau keahliannya dalam bidang tertentu, penjelasannya clear," ujar Charles.

"Kalau menurut saya ya dia ngasih contoh semen padang, dia kasih contoh yang lain termasuk edaran-edaran itu kalau dia sampaikan sebagai kapasitas ahli, orang akan lebih aktif bertanya, leluasa bertanya. Tapi kan kemarin gak karena itulah risikonya sebagai saksi. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, bukan apa yang dia ketahui, apa yang dia pahami," imbuhnya.

4. Saksi BPN yang dihadirkan tidak efektif

4 Kekeliruan Tim BPN yang Tak Efektif di MK Menurut PenelitiANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Dalam sidang PHPU, BPN menghadirkan 14 saksi dan 2 ahli untuk memberikan keterangan membantu membuktikan dalil yang diajukan pihak BPN. Charles berpendapat, BPN keliru mendudukkan saksi yang dihadirkan dan menjadi tidak efektif.

"Fokus di TSM, gimana mau TSM kalau kita pakai kerangka kuantitatif membuktikan satu provinsi saja terjadi pelanggaran di separuh Kabupaten Jawa Tengah itu. Ada berapa kabupatennya? Misal 20 kabupaten, minimal 10 saksi per kabupaten dihadirkan. Makanya dengan logika jumlah saksi, dalil-dalil angka 15 orang saksi maksimal itu akan sangat sulit untuk mengatakan TSM," kata Charles.

Baca Juga: 3 Efek Bagi Rakyat Jika Prabowo Merapat ke Jokowi

Topic:

  • Irma Yudistirani

Just For You