Comscore Tracker

[BREAKING] Terbukti Buat Keonaran, Ratna Sarumpaet Divonis 2 Tahun

"Saya disebut ratu bohong"

Jakarta, IDN Times - Ratna Sarumpaet, terdakwa kasus penyebaran hoaks atau berita bohong menjalani sidang putusan atau vonis di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (11/7). Ratna berharap agar mendapatkan kebebasan dalam sidang vonis yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB.

Dia menyebutkan tidak ada fakta dalam persidangan yang menunjukkan dirinya bersalah secara hukum. "Jadi kalau itu betul-betul diikuti oleh majelis hakim, berarti kita punya kemajuan, punya harapan membuat Indonesia sebagai negara hukum yang benar," sebut Ratna.

Namun hasil sidang berkata lain. Ketua Majelis Hakim, Joni, menjatuhkan vonis penjara dua tahun kepada Ratna Sarumpaet. Ia terbukti menyiarkan berita bohong dan sengaja membuat keonaran.

1. Sebut JPU salah mengategorikan pemberitahuan sebagai penyiaran

[BREAKING] Terbukti Buat Keonaran, Ratna Sarumpaet Divonis 2 Tahun

Tim kuasa hukum Ratna Sarumpaet sebelumnya menyatakan penolakan terhadap dalil-dalil yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam agenda replik pada Jumat (21/6) lalu.

"Dalam Jawaban Jaksa Penuntut Umum pada poin ini adalah keliru apabila memberitahu dimaknai sebagai penyiaran sebab kata memberitahu dan kata menyiarkan adalah kata yang berbeda maksud dan makna," kata kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Insank Nasruddin, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, dengan agenda pembacaan duplik, Selasa (25/6).

Insank kembali mengulangi pendapat saksi ahli yang pernah didatangkan dalam persidangan. Menurutnya, dalil JPU mengategorikan pemberitahuan yang dilakukan Ratna sebagai sebuah penyiaran adalah keliru.

"Oleh karenanya berdasarkan fakta persidangan yakni keterangan saksi, keterangan Ahli, serta petunjuk yang mana perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam uraian analisa yuridis pada Nota Pembelaan (Pledoi) kami terdahulu," kata dia.

Baca Juga: Tangis Ratna Sarumpaet Saat Bacakan Pembelaan Pribadi di Ruang Sidang

2. Ratna tidak menciptakan keonaran

[BREAKING] Terbukti Buat Keonaran, Ratna Sarumpaet Divonis 2 TahunIDN Times/Denisa

Dalam Replik Jaksa penuntut Umum, ada dalil pokok yang menyatakan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana merupakan delik materiil. Disebutkan akibat dari menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dilakukan Ratna maka terjadinya keonaran di kalangan rakyat.

Hal ini dibantah oleh tim kuasa hukum Ratna. "Bahwa perbuatan Terdakwa Ratna Sarumpaet dengan melakukan konferensi pers permohonan maaf ke publik walaupun terdakwa tidak pernah menyampaikan kebohongan ke publik," kata Insank.

"Terbukti telah mencegah terjadinya Keonaran sehingga unsur “Menerbitkan keonaran di kalangan rakyat”, sebagaimana maksud pasal XIV Ayat (1) UU tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum," lanjut dia.

3. Sebut JPU keliru hadirkan penyidik sebagai saksi

[BREAKING] Terbukti Buat Keonaran, Ratna Sarumpaet Divonis 2 TahunIDN Times/Margith Juita Damanik

Insank juga mengomentari soal penyidik yang dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan oleh JPU.

"Pihak Kepolisian dalam hal ini, Penyidik dalam pemeriksaan perkara aquo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya dipastikan memberatkan atau menyudutkan terdakwa padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur," kata Insank.

Selaku kuasa hukum Ratna, Insank meminta agar majelis hakim yang memimpin persidangan kasus Ratna mengabaikan keterangan yang diberikan oleh penyidik yang hadir sebagai saksi.

"Mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia mengesampingkan seluruh keterangan atau kesaksian yang telah disampaikan oleh penyidik pada persidangan ini demi kebenaran dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa Ratna Sarumpaet," kata dia.

4. Sebut saksi ahli JPU tidak memenuhi kualifikasi

[BREAKING] Terbukti Buat Keonaran, Ratna Sarumpaet Divonis 2 TahunIDN Times/Denisa

Insank menyoroti salah satu saksi ahli yang sempat dihadirkan JPU dalam persidangan. Trubus Rahardiansyah Prawiharja yang dalam persidangan disebut sebagai ahli sosiologi disebut tim kuasa hukum Ratna tidak memenuhi kualifikasi.

"(Saksi ahli) tidak bisa membuktikan kualifikasinya sebagai ahli di depan persidangan," kata Insank.

"Hal ini tentunya sebagai edukasi bagi para penegak hukum agar lebih selektif menghadirkan ahli di dalam persidangan, yang mana setiap keterangan ahli yang diberikan di persidangan dapat menentukan nasib Terdakwa oleh sebab itu terhadap ahli yang tidak memiliki kelayakan untuk dihadirkan sebagai ahli dan tidak memenuhi syarat formil, patut untuk ditolak," tambah dia.

5. Nilai barang bukti tidak kuat

[BREAKING] Terbukti Buat Keonaran, Ratna Sarumpaet Divonis 2 TahunKuasa Hukum Ratna Sarumpaet, Insank Nasruddin (IDN Times/Axel Jo Harianja)

Tim kuasa hukum Ratna menilai alat bukti yang digunakan JPU dalam persidangan tidak memiliki kesinambungan dengan membuktikan pasal yang disangkakan kepada Ratna yakni Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. 

"Kami menyanggah terhadap barang bukti berupa screenshot cuitan Twitter, postingan Facebook dan hasil cetak foto yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana keseluruhan bukti-bukti digital tersebut disodorkan kepada ahli dari tahap penyidikan sampai dengan persidangan untuk menilai apakah peristiwa keonaran telah terjadi di masyarakat," kata Insank.

Alat bukti ini dinilainya tidak kuat menunjukkan adanya keonaran yang ditimbulkan oleh ulah Ratna.

"Bukti berupa screenshoot cuitan Twitter, postingan Facebook dan hasil cetak foto dunia maya, nampak terang dan jelas bukti tersebut hanya menunjukkan adanya perbedaan pendapat atau silang pendapat melalui sarana media sosial sehingga keliru," tambah dia.

6. Ingatkan peraturan hukum pidana tidak boleh multi tafsir

[BREAKING] Terbukti Buat Keonaran, Ratna Sarumpaet Divonis 2 TahunIDN Times/Margith Juita Damanik

Tim kuasa hukum Ratna mengingatkan peraturan hukum pidana tidak boleh bersifat multi tafsir. Mereka beranggapan ada multi tafsir dari JPU terkait dengan pemaknaan keonaran.

"Keonaran sebagai peristiwa yang pasti dan terjadi di kalangan rakyat atau di tengah masyarakat bukan bersifat asumsi atau dugaan, maka secara rasional masyarakat seharusnya melihat, mendengar atau merasakan bahwa keonaran atau kerusuhan telah terjadi," kata Insank.

"Namun terbukti dalam persidangan ini seluruh saksi yang hadir di persidangan baik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh penasihat hukum tidak ada yang melihat, mendengar, merasakan, dan mengetahui keonaran/kerusuhan telah terjadi sebagai akibat dari cerita penganiayaan terdakwa," lanjut dia.

7. "Saya disebut ratu bohong"

[BREAKING] Terbukti Buat Keonaran, Ratna Sarumpaet Divonis 2 TahunIDN Times/Margith Juita Damanik

Saat membacakan pledoi Selasa (18/6) lalu, suara Ratna Sarumpaet berulangkali terdengar bergetar dan air matanya terjatuh. Ratna dalam pledoinya mengaku telah menerima sanksi sosial yang cukup berat. "Akibat kebohongan itu saya menerima sanksi sosial yang begitu berat dari masyarakat. Saya disebut ratu bohong," sebut Ratna, sambil terus terisak.

Baca Juga: Pertaruhkan Profesi Dokter untuk Ratna Sarumpaet, Siapa Hanum Rais?

Topic:

  • Irma Yudistirani

Just For You