Comscore Tracker

Luhut Diminta Turunkan Kasus COVID-19 di Bali dan 8 Provinsi Lain

Fokus pertama Luhut, tindak keras pelanggar protokol

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah memerintahkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Nasional Pengendalian Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk menurunkan kasus COVID-19 di sembilan provinsi dalam waktu dua minggu.

Provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Papua.

"Kesembilan provinsi tersebut berkontribusi terbesar terhadap total kasus COVID-19 nasional," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/9/2020).

Sembilan provinsi tersebut berkontribusi terhadap 75 persen dari total kasus atau 68 persen dari total kasus yang masih aktif.

Baca Juga: Cerita 2 Remaja OTG di Bali, Sembuh Karena Terapi Arak Bali dan Madu

1. Luhut segera mengundang para kepada daerah dan TNI/Polri

Luhut Diminta Turunkan Kasus COVID-19 di Bali dan 8 Provinsi LainIlustrasi rapid test (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Luhut menyatakan, segera mengundang kepala daerah dan pimpinan TNI/Polri di kesembilan provinsi tersebut untuk rapat koordinasi secara virtual. Tujuannya untuk menurunkan kasus COVID-19.

“Juga peningkatan recovery rate dan penurunan mortality rate,” kata Luhut yang juga menjabat Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Baca Juga: Curhat Sri Mulyani soal PEN: Ada Menteri-menteri Belum Paham Birokrasi

2. Strategi pertama Luhut adalah penegakan yustisi buat pelanggar protokol kesehatan

Luhut Diminta Turunkan Kasus COVID-19 di Bali dan 8 Provinsi LainIlustrasi tes usap atau swab test. IDN Times/Bagus F

Untuk mencapai tiga sasaran penanganan penularan COVID-19 di sembilan provinsi utama tersebut, pihaknya telah menyusun tiga strategi. Pertama, menggelar operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan. Kedua, peningkatan manajemen perawatan pasien COVID-19 untuk menurunkan mortality rate. Ketiga, meningkatkan recovery rate serta penanganan secara spesifik klaster-klaster COVID-19 di setiap provinsi.

“Kita harus melakukan operasi yustisi untuk menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan karena kalau kita tidak tindak keras pelanggarnya, maka mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak akan segera membaik,” ujar Luhut.

3. Ada ancaman pidana hingga denda buat para pelanggar

Luhut Diminta Turunkan Kasus COVID-19 di Bali dan 8 Provinsi LainIlustrasi Penjara (IDN Times/Mardya Shakti)

Luhut menyarankan agar kepala daerah segera memproses perubahan Pergub, Perbub atau Perwali tersebut menjadi Perda ke DPRD. Menurut Menkopolhukam, Mahfud MD, menambahkan, di seluruh Indonesia hanya dua Pergub yang telah menjadi Perda.

“Tetapi seumpama polisi mau melakukan hukuman pidana itu di luar Pergub masih memungkinkan. Misalnya pakai UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,” jelas Mahfud.

Artinya, jika berlandaskan UU Nomor 4 Tahun 1984, maka polisi dapat menuntut pelanggar dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta.

4. Gelar rapat intensif

Luhut Diminta Turunkan Kasus COVID-19 di Bali dan 8 Provinsi Lain(CEO Softbank Masayoshi Son tengah berbincang dengan Luhut Pandjaitan) ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Dalam dua hari ke depan Luhut akan menggelar rapat-rapat teknis dengan semua provinsi secara intensif.

“Saya minta masing-masing provinsi untuk menajamkan strateginya, harus jelas pembagian tugasnya siapa, berbuat apa dan kita deploy semua sumber daya yang kita miliki,” katanya.

Rapat yang digelar hari ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menkopolhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Kepala BNPB Doni Monardo. Sementara itu kepala daerah yang hadir dalam pertemuan virtual tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Baca Juga: Ini 10 Arahan Jokowi untuk Melawan COVID-19 di Indonesia

Topic:

  • Irma Yudistirani

Berita Terkini Lainnya