Comscore Tracker

MUI Menolak Pedofilia Dihukum Kebiri Kimia!

Apa pendapatmu terkait ini?

Jakarta, IDN Times - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak telah ditandatangani oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (Pedofilia).

“Dalam perspektif hukum Islam, pengebirian terhadap manusia itu dilarang karena mayoritas ulama sepakat bahwa itu masuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah,” kata Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi saat dihubungi IDN Times, Rabu (6/1/2021).

Baca Juga: Apa Itu Kebiri Kimia? Ini Penjelasan Medisnya

1. Pedofilia bisa dihukum pasal perzinaan, bukan pengebirian

MUI Menolak Pedofilia Dihukum Kebiri Kimia!Ilustrasi kekerasan seksual (IDN Times/Arief Rahmat)

Muhyiddin menilai, banyak argumentasi teologis yang memperkuat larangan kebiri kimia, dan didukung oleh para ulama serta pakar dari berbagai disiplin ilmu. 

Seharusnya, lanjut dia, pedofilia bisa dikenakan pasal yang berkaitan dengan perzinaan atau fatwa MUI tentang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), bukan pengebirian.

“Pemerintah diminta untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan penegakan hukum yang berat agar ada efek jera,” ujar lulusan Bahasa Arab dan studi Islam dari Universitas Islam Libya itu.

Baca Juga: Predator Seksual Anak Akan Dikebiri Kimia dan Identitasnya Dikuak!

2. Pelaku pedofilia mengalami gangguan kejiwaan yang membutuhkan terapi khusus

MUI Menolak Pedofilia Dihukum Kebiri Kimia!Ilustrasi gedung majelis ulama indonesia MUI (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)

Menurut Muhyiddin, sebagian besar pelaku pedofilia mengalami gangguan kejiwaan yang membutuhkan terapi khusus. Hukuman kebiri bagi pedofilia dinilainya tidak akan menyelesaikan masalah kekerasan seksual terhadap anak.

“Karena para pelaku masih punya kesempatan melakukan perilaku amoralnya. Tak sedikit para pakar mengkhawatirkan dampak negatif dari pengebirian dalam jangka panjang."

3. MUI sesalkan pemerintah tidak berkonsultasi sebelum membuat aturan kebiri kimia untuk pedofilia

MUI Menolak Pedofilia Dihukum Kebiri Kimia!Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Muhyiddin menjelaskan, Islam juga melarang adanya hukum kebiri sebagai solusi alternatif bagi pelaku pedofilia. Ia mencontohkan Nabi Muhammad SAW, yang pernah menolak permintaan kebiri dari sahabatnya sebelum meninggalkan keluarga karena melakukan peperangan.

Muhyiddin juga menyesalkan keputusan pemerintah terkait hukuman kebiri. Seharusnya pemerintah berkonsultasi terlebih dahulu dengan MUI agar kebijakan yang dibuat tidak menyalahi ajaran Islam.

“Setiap larangan dan perintah dalam agama pasti mengandung hikmah yang mulia, di mana akal manusia terkadang belum bisa memahaminya.”

4. Jokowi menandatangi PP tersebut pada 7 Desember 2020 lalu

MUI Menolak Pedofilia Dihukum Kebiri Kimia!ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Presiden Jokowi telah menandatangani PP Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak pada 7 Desember 2020 lalu.

Peraturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak.

"Bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak,” demikian bunyi PP Nomor 70 Tahun 2020 seperti dikutip IDN Times pada 3 Januari 2021.

Hukuman kebiri kimia dilakukan paling lama dua tahun. Kebiri kimia harus melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Masih dalam peraturan itu, ada tiga tahapan kebiri kimia. Yaitu penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan.

Baca Juga: ICJR Kritisi PP Kebiri Kimia: Anggarannya Besar dan Bersifat Populis

Topic:

  • Irma Yudistirani

Berita Terkini Lainnya