Comscore Tracker

Tanggapan Demokrat Pasca Beredarnya Spekulasi AHY Dapat Kursi Menteri

Menurut pendapatmu gimana guys?

Jakarta, IDN Times - Pertemuan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa waktu lalu telah menuai beragam spekulasi. Hingga santer adanya kabar, bahwa AHY mendapat tawaran satu kursi menteri di kabinet Jokowi jika terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Dugaan itu semakin menguat ketika AHY menghadiri pertemuan dengan sejumlah kepala daerah di Bogor. Apa yang sebenarnya terjadi dalam pertemuan itu?

1. Demokrat: AHY diundang Jokowi

Tanggapan Demokrat Pasca Beredarnya Spekulasi AHY Dapat Kursi MenteriIDN Times/Irfan Fathurohman

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan pertemuan AHY dengan Presiden Jokowi terjadi atas dasar undangan dari istana.

"Ingatlah bahwa Pak Jokowi memanggil Mas AHY itu dalam kapasitas Pak Jokowi sebagai Presiden bukan capres," kata Hinca seperti dikutip dari Antara, Senin (20/5).

Sedangkan mengenai kehadiran AHY di Forum Bogor, Hinca mengatakan pertemuan tersebut adalah hal yang wajar. Karena AHY bisa berdialog dan berdiskusi dalam forum apa saja.

2. Hinca tak menyebut isi pertemuan dengan Jokowi

Tanggapan Demokrat Pasca Beredarnya Spekulasi AHY Dapat Kursi MenteriIDN Times/Margith Juita Damanik

Hinca tak menyebut apa isi pertemuan antara AHY dengan Jokowi. Ia juga tak menyinggung sama sekali soal tawaran menteri dari Jokowi kepada AHY.

Demokrat sendiri, kata Hinca, masih berdiri di barisan Prabowo-Sandiaga sampai penghitungan suara Pilpres 2019 selesai di KPU pada 22 Mei.

3. Demokrat tak ikut aksi 22 Mei

Tanggapan Demokrat Pasca Beredarnya Spekulasi AHY Dapat Kursi MenteriIDN Times/Irfan fathurohman

Hinca mengatakan jika memang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menemukan kecurangan dalam Pilpres 2019, sebaiknya mereka mengadukan ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi, bukan malah turun ke jalan.

Demokrat, kata Hinca, akan selalu memilih jalan yang sesuai dengan konstitusi. Karena itu Demokrat akan mendukung jika BPN mengadukan kecurangan ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi.

Hinca mengatakan meski Demokrat tak ikut mengambil bagian dalam aksi unjuk rasa 22 Mei, namun partainya tetap berdiri di barisan Prabowo-Sandiaga sampai KPU memutuskan hasil akhir penghitungan suara.

Sebab, jika Demokrat meninggalkan koalisi Prabowo-Sandiaga sebelum penghitungan selesai, itu namanya walk out.

Topic:

  • Irma Yudistirani

Just For You