Comscore Tracker

4 Fakta Isi Pasal Perzinaan dan Kohabitas RKUHP Versi Menkumham

Pasal-pasal ini dinilai mengganggu pariwisata Bali

Jakarta, IDN Times - Beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur Provinsi Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace, mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang meminta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menunda pengesahan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), pada Jumat (20/9) lalu di Jakarta.

Cok Ace, yang juga sekaligus sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Bali, menyebut ada beberapa pasal yang dapat mengganggu pariwisata Bali. Satu di antaranya pasal perzinaan. Pasal ini dalam implementasinya akan sangat menyentuh ranah private masyarakat. Ini tentu mengkhawatirkan wisatawan asing, karena KUHP Indonesia menganut azas teritorial dalam pasal 2 KUHP yang berlaku saat ini.

"Yang artinya setiap orang tidak peduli warga negara apapun yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, otomatis akan tunduk pada hukum Pidana Indonesia. Hal ini tentunya akan membuat para wisatawan berpikir dua kali untuk berwisata ke Indonesia. Karena bila RKUHP berlaku tentunya pasal-pasal seperti yang disebutkan tadi dapat saja akan menjadi ancaman bagi mereka," kata Cok Ace, Sabtu (21/9) lalu.

Seperti apa sih sebenarnya isi pasal perzinaan dalam RKUHP ini? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly, telah mengklarifikasi isi pasal 417 terkait perzinaan dan pasal 418 tentang kohabitasi dalam RKUHP, pada Jumat (20/9) lalu. Berikut ini ulasannya:

1. Dibatasi untuk orang yang terkena dampak

4 Fakta Isi Pasal Perzinaan dan Kohabitas RKUHP Versi MenkumhamIDN Times / Auriga Agustina

Pasal tersebut berbunyi: “setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II atau Rp10 juta.”

Menurutnya, pasal tersebut merupakan delik aduan, sehingga pelapornya dibatasi untuk orang-orang yang dinilai paling terkena dampak.

"Jadi makanya, sama dengan KUHP pidana kita sekarang, mengenal perzinaan. Tidak ada yang baru di sini. Kecuali kita mau mengatakan di sini, nanti kalau kami tidak atur dikatakan lagi 'pemerintah atau Menkumham menyetujui perzinahan'. Itu lebih berat buat saya, jangan diputar balik," ucapnya.

Baca Juga: Pengesahan Ditunda! Ini Dia Daftar Isi Pasal Kontroversial RKUHP

2. Delik aduan hanya boleh dilaporkan oleh keluarga inti

4 Fakta Isi Pasal Perzinaan dan Kohabitas RKUHP Versi Menkumhamalfaexpo.com

Ia menjelaskan, orang-orang yang berhak mengadukan hanyalah orangtua, anak, atau suami, atau istri dari yang bersangkutan, dan tidak dikaitkan dengan perceraian.

"Yang berhak mengajukannya hanya dibatasi hanya suami, istri, anak, dan orangtua," tegasnya.

3. Kohabitasi akan didenda Rp10 juta

4 Fakta Isi Pasal Perzinaan dan Kohabitas RKUHP Versi Menkumhampixabay.com/Free-Photos

Sejalan dengan itu, ia juga mengklarifikasi pasal 418 terkait kohabitasi dalam RKUHP yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II atau Rp10 juta."

Ia menjelaskan, yang berhak mengadukan hanyalah orangtua, anak, atau suami, atau istri dari yang bersangkutan, dan dapat dilakukan juga oleh kepala desa atau sebutan lain, namun tetap persetujuan tertulis dari orangtua, anak, atau suami, atau istri, dan di dalam pengaduan ini juga disebutkan dapat diberikan opsi penarikan.

4. Yassona klarifikasi pemberitaan media massa internasional soal RKUHP akan menurunkan wisatawan ke Bali

4 Fakta Isi Pasal Perzinaan dan Kohabitas RKUHP Versi MenkumhamIDN Times/Axel Jo Harianja

Karena hal itu, Yasonna mengklarifikasi pemberitaan dari media international yang menyebutkan delik perzinaan dan kohibitasi nantinya akan menurunkan wisatawan ke Bali.

"If you like to bring your girlfriend and have fun with you in the hotel unless your parent your daughter come here which is I don't believe it," jelasnya dalam bahasa Inggris di depan awak media.

Baca Juga: Australia Keluarkan Travel Advice Saat Indonesia Bahas RUU KUHP

Topic:

  • Irma Yudistirani

Just For You