DPRD Ingatkan RSUD Klungkung Cairkan Jaspel
IDN Times/Wayan Antara
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Klungkung, IDN Times - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 segera disahkan menjadi Perda, Selasa (1/10). Meskipun semua fraksi dapat menerima dan menyetujui Ranperda tersebut, masih ada beberapa masukan dari legislatif, yang disampaikan melalui pendapat akhir setiap fraksi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Klungkung.
1. Fraksi PDIP fokus pada keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan
IDN Times/Wayan AntaraSeperti pandangan akhir fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dibacakan oleh I Wayan Misna. Menurutnya, pinjaman daerah jangka pendek senilai Rp13,5 miliar untuk menutupi arus Kas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Klungkung akibat dari keterlambatan pembayaran klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Ia menyarankan pihak RSUD Klungkung dalam melakukan pinjaman daerah harus memenuhi norma hukum. Sementara terkait Jaspel (Jasa pelayanan) RSUD Klungkung, sudah adanya pernyataan dari Pemerintah Karangasem untuk menyelesaikan masalah Pembiayaan Pengungsi. Pemerintah, khususnya pihak RSUD Klungkung, untuk segera menyikapi masalah ini. Sehingga Jaspel para dokter dan Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa segera diselesaikan pembayarannya.
"Dalam pemungutan retribusi terhadap wisatawan khususnya di Kepulauan Nusa Penida, hendaknya saudara Bupati menugaskan tenaga yang benar-benar relevan di bidangnya, di samping menambah jumlah petugas jaga. Sehingga kebocoran retribusi yang masuk bisa diminimalisir," tambah Misna.
Ada beberapa hal lain yang disoroti oleh fraksi PDIP Klungkung, seperti masalah penerimaan bedah dan rehab rumah, meminta Pemkab tetap menjaga kesucian pura di saat berkembangnya pariwisata di Nusa Penida, pemasangan pagar pengaman destinasi di Nusa Penida, termasuk masalah pelayanan PDAM di Nusa Penida.
"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Klungkung berharap agar ke depan lebih baik dari sekarang, dengan saling menumbuhkan nilai baru dalam ber-partner terutama menumbuhkan nilai kejujuran, di setiap langkah kebersamaan, keterbukaan, untuk membangun Klungkung menuju masyarakat unggul dan sejahtera, karena itulah sejatinya investasi terbaik dalam mengemban amanat rakyat," ungkap Misna.
2. Gerindra soroti pelayanan PDAM di Nusa Penida
IDN Times/Wayan AntaraPartai Gerindra dalam pandangan akhirnya yang dibacakan oleh Komang Suantara, menyarankan Bupati memberikan pelayanan air bersih di Nusa Penida. Bukan cuma bisa memarahi Direktur PDAM di depan SKPD dan di depan anggota DPRD, tetapi langkah tegas terhadap kebijakan dalam penanganan air. Apalagi air merupakan satu dari 10 kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami tidak sudi lagi mendengar teriakan dari salah satu desa berbagi air minum dengan hewan karena ketidakmampuan Direktur PDAM dalam melaksanakan kewajibannya,” ujar Suantara.
Selain masalah air, Gerindra juga menyoroti masalah pencairan dana hibah dan bansos. Bahkan dalam sidang paripurna, Suantara mengatakan jangan sampai proposal yang sudah masuk Sirenbangda menguap. Bahkan ada dana siluman Rp4,5 miliar yang tidak jelas peruntukannya.
“Sangat disayangkan informasi ini datang dari pejabat daerah. Jangan sampai disembunyikan dan tidak sesuai dengan peraturan bupati,” katanya.
Fraksi Hanura yang dibacakan oleh Luh Andriani, juga menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2019 untuk disahkan Perda.
Selain itu, terkait pemutihan utang biaya perawatan pasien pengungsi bencana Gunung Agung dengan mengambil hak seluruh pegawai RSUD Klungkung, Fraksi Partai Hanura menegaskan agar pihak RSUD Klungkung mengurungkan kebijakan tersebut, dan segera mencairkan jasa pelayanan kepada seluruh pegawai RSUD Klungkung secepatnya.
Hal ini menindaklanjuti kesiapan Pemkab Karangasem, yang sanggup melunasi utang sekitar Rp1,4 miliar kepada pihak RSUD Klungkung.
"Hanura berharap agar pola penyerapan anggaran proporsional, berimbang dan berkelanjutan," ujar Luh Andriani.
3. Masukan Golkar dan Nasdem lebih normatif
IDN Times/Wayan AntaraSementara Golkar dalam pandangan fraksinya yang dibacakan oleh Kadek Widya Sumartika, memperhatikan kecepatan gagasan inovatif meminta semua perangkat daerah mampu dengan cepat menerjemahkan dalam bentuk program, yang secara efektif efesien dirasakan oleh masyarakat Klungkung.
"Untuk meningkatkan pelayanan yg lebih baik terutama dalam pengelolaan Pasar Umum Galiran, hendaknya dapat dilakukan penataan terutama dalam bongkar muat di sebelah barat pasar Galiran segera dapat ditertibkan," jelasnya.
Sementara, Fraksi Nasdem meminta eksekutif dalam penganggaran selanjutnya perlu melakukan kajian secara komprehensif, terstruktur, dan terukur. Kedua fraksi tersebut memberikan masukan ke eksekutif lebih normatif dari partai lainnya.
4. Bupati segera menindaklanjuti masukan dari DPRD Klungkung
IDN Times/Wayan AntaraSementara Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, dalam tanggapan akhir fraksi, menjelaskan terkait pinjaman daerah jangka pendek senilai Rp13,5 Miliar untuk menutupi arus Kas RSUD Klungkung akibat dari keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan, memang urgent untuk dilaksanakan.
Pinjaman yang dirancang pun sudah sesuai dengan regulasi. Terlebih masalah ini tidak hanya terjadi di Klungkung, tapi sudah menjadi isu nasional.
"Satu sisi DPRD minta masalah jJspel diselesaikan, tapi satu sisi kami harus ngutang karena menunggu pencairan BPJS. Kita harus lakukan pinjaman itu," ungkap Suwirta.
Pihaknya mengaku menerima dengan baik masukan dari DPRD Klungkung tersebut dan akan segera ditindaklanjuti.
"Sah-sah saja masukan dari teman-teman di DPRD, demi kemajuan Klungkung. Segera akan kami tindaklanjuti," ungkapnya.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Menunggak Bayar Rp12 Miliar ke RSUD Klungkung
