Bupati Suwirta Dikritik, ini 6 Isi Catatan DPRD Klungkung
IDN Times/Wayan Antara
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Klungkung, IDN Times - Setelah melalui proses yang cukup alot, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klungkung akhirnya menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Klungkung Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Perda.
Namun sebelum disahkan, hampir semua fraksi di DPRD memberikan catatan terhadap LKPJ Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 tersebut.
1. Fraksi Gerindra minta Bupati tidak mangkir dari permasalahan Pelabuhan Gunaksa
Dok.IDN Times/IstimewaSeperti halnya Fraksi Gerindra. Dalam pendapat akhir fraksinya yang dibacakan oleh AA Gde Sayang Suparta, Gerindra paling banyak dan tebal memberikan catatan. Ada 13 catatan yang diberikan. Di antaranya soal piutang daerah yang besarannya sampai Rp5 Miliar yang tidak diperlukan persetujuan DPRD.
Selain itu, ada juga masalah nasib Pelabuhan Gunaksa yang sampai ini belum jelas tindak lanjutnya. Fraksi Gerindra meminta agar Bupati tidak boleh mangkir dari permasalahan tersebut.
"Fraksi Gerindra melihat ada kesan pembiaran dari Bupati dan justru lebih fokus serta lebih memprioritaskan Pelabuhan Buyuk, Kusamba, Nusa lembongan dan Mentigi yang hanya berada pada Hirarki Pelabuhan Pengembangan Lokal (PL)," ujar AA Sayang Supartha, Selasa (30/7).
Gerindra mengatakan kalau Pendapatan Asli Daerah (PAD) Klungkung tahun 2017 sebesar Rp153 miliar, naik menjadi Rp186,87 Miliar pada tahun 2018. Namun PAD Klungkung Tahun 2018 tetap saja tidak mampu membiayai sendiri belanja pegawai sebesar Rp486,95 miliar tahun 2018.
“Suatu realita tinggi dibanding tahun 2017 Rp457 miliar. Apalagi untuk membiayai belanja untuk kepentingan publik masyrakat jelaslah mustahil,” kata AA Sayang.
2. Fraksi PDIP meminta pemerintah benahi urusan perizinan
IDN Times/Wayan AntaraBeda lagi dengan fraksi PDIP. Dalam pendapat akhir fraksinya yang dibacakan Sang Nyoman Putrayasa, PDIP meminta Bupati mencari sebuah model baru dan meninggalkan cara-cara model lama dalam mengelola pemerintahan. Pemkab Klungkung juga diminta kredibility yaitu bersikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat.
“Jangan ada dusta dalam pelayanan seperti yang dilakukan di Dinas Perizinan, setiap pembangunan di Klungkung hendaknya didahului pengurusan perizinan sebelum membangun,” ujar Sang Nyoman Putrayasa.
Hal yang sama juga disampikan fraksi Golkar. Dalam pendapat akhir fraksinya yang dibacakan oleh I Wayan Tugas, Golkar berharap penataan pariwisata di Nusa Penida dievaluasi secara cermat, terutama di bidang perizinannya. Apalagi banyak ditemukan penginapan hotel dan vila bodong.
“Ini harus segera ditata dan ditertibkan. Bila tidak masalah ini akan mengganggu proses peningkatan pemasukan PAD,” kata Tugas.
3. Fraksi Demokrat sebut pemerintah hanya bekerja berorientasi penghargaan semata
IDN Times/Wayan AntaraSementara fraksi Hanura dalam pendapat akhirnya yang dibacakan oleh I Ketut Srinada, lebih menyorot realisasi hibah dan bantuan sosial (Bansos) tahun 2018, yang sejatinya untuk kepentingan masyarakat lebih rendah dibanding realisasi tahun 2017. Kisaran angkanya dinilai sangat jauh yakni Rp69,93 miliar pada tahun 2017. Sedangkan tahun 2018 hanya Rp10,92 Miliar. Di sisi lain banyak usulan masyarakat yang tidak bisa dicairkan atau tercecer. “Yang ini perlu penjelasan Bupati,” kata Srinada.
Lain lagi dengan fraksi Demokrat. Dalam pendapat akhir yang dibacakan oleh Gde Artison Andarawata, Demokrat berharap pemerintah tidak beroientasi pada penghargaan. Tetapi lebih kepada efektivitas, impelementasi dan manfaat inovasi.
“Bagaimana mungkin kita dapat berbangga terhadap penghargaan inovasi penanganan sampah jika dalam kesehariannya di depan pintu masuk pemukiman kita selalu dihadapkan pada kenyataan sampah yang berserakan,” ungkap Gde Artison.
Sementara fraksi Persatuan Nasional (PAN) dalam pendapat akhir fraksinya yang dibacakan oleh I Ketut Sukma Sucita, meminta kepada eksekutif dalam penganggaran selanjutnya perlu dilakukan secara terstruktur dan terukur. Sehingga dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dapat dilakukan evaluasi dengan standar kerja yang pasti, transparan dan akuntabel.
4. Suwirta sebut masukan dan kritik dari anggota dewan adalah hal yang wajar
Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta. (Dok.IDN Times/Istimewa)Menanggapi pendapat akhir fraksi di DPRD, Bupati Suwirta mengatakan kalau catatan dan kritikan para pihak legislatif merupakan suatu hal yang biasa. Semua dinilai berdasarkan komitmen yang baik, untuk membangun Klungkung yang lebih baik sesuai dengan topuksi.
Misalnya soal pendapatan, Bupati Suwirta sepakat harus digenjot lagi. Karena itu perlu diambil langkah- langkah. Seperti halnya soal izin. Untuk meningkatkan pendapatan maka akan segera keluar izin bersyarat.
“Ya, tidak serta merta berbicara pendapatan ujug-ujug ada duit datang. Semua perlu proses. Tapi semua saran yang disampaikan sesungguhnya mengakomodir semua tujuan terakhir, yaitu meningkatkan PAD yang intinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Suwirta.
Baca Juga: Dilarang Merokok di Pura, Bupati Klungkung Sobek Iklan Rokok di Warung
