2. Puskesmas Selemadeg Barat usulkan insentif sesuai jumlah surveillance yang ditangani

Sosialisasi mengenai penanggulangan Covid-19 di Tabanan pada Kamis (9/4). (Dok.IDN Times/Istimewa)

Selain RSUD Tabanan, setiap puskemas di Tabanan juga mendata nakesnya yang berhak menerima insentif. Salah satunya Puskesmas Selemadeg Barat. Kepala Puskesmas Selemadeg Barat, dr Wayan Arya Putra Manuaba, mengatakan insentif tersebut disesuaikan dengan jumlah surveillance yang ditangani seperti Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pelaku Perjalanan dalam Negeri (PPDN), Orang dalam Pemantauan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG), Pasien dalam Pengawasan (PDP), dan kasus konfirmasi positif yang ditangani oleh pihak puskesmas.

Dari jumlah itu, maka rincian nakes yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 periode bulan Maret, April dan Mei adalah:

• Periode bulan Maret: penanganan pasien dan pemantauan status surveillance COVID-19 sebanyak 114 orang. Masing-masing 94 PMI dan PPDN, serta 10 ODP. Berdasarkan jumlah itu, maka pengajuan insentif diusulkan sebanyak enam orang nakes dengan nilai usulan sebesar Rp15.681.816
• Periode bulan April: penanganan pasien dan pemantauan status surveillance COVID-19 sebanyak 176 orang. Masing-masing 166 PMI dan PPDN, serta 10 ODP. Berdasarkan jumlah itu, maka delapan nakes diusulkan mendapatkan insentif total sebesar Rp40.000.000
• Periode bulan Mei: penanganan pasien dan pemantauan status surveillance COVID-19 sebanyak 160 orang. Masing-masing 154 PMI dan PPDN, serta 4 PDP.  Dari jumlah itu, maka delapan nakes diusulkan menerima insentif dengan total sebesar Rp28.636.357.

Baca Juga: BLT-DD Tahap II Akan Cair, Tabanan Temukan Penerima Bantuan Ganda

3. Usulan insentif nakes diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan

(IDN Times/Mela Hapsari)

Arya melanjutkan, usulan insentif nakes tersebut selanjutnya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan. Jika memenuhi persyaratan, maka akan dilanjutkan ke Tim Verifikator Pusat Kemenkes.

"Sampai saat ini usulan insentif nakes bulan Maret, April dan Mei 2020 belum cair, karena sedang dilakukan beberapa perbaikan sebagai hasil umpan balik dari Tim Verifikasi Insentif Nakes Kemenkes," jelas Arya.

Saat ini Kemenkes RI membuat kebijakan baru yang merevisi kebijakan sebelumnya. Adapun kebijakan baru ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) RI nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 yang merevisi Keputusan Menteri Kesehatan RI HK.01.07/Menkes/278/2020 mengenai pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19.

"Perbedaan atau revisi dari kebijakan ini adalah adanya penambahan beberapa fasilitas Kesehatan yang bisa mengusulkan insentif dan juga pada sistem verifikasinya yang cukup dilaksanakan di daerah dengan melibatkan BPKAD. Sehingga diharapkan birokrasi lebih simpel dan insentif lebih cepat bisa cair namun tetap wajib memenuhi ketentuan yang ada," jelas Arya. 

Ia melanjutkan, nakes yang mengusulkan insentif untuk bulan Maret, April dan/atau Mei setelah terbitnya KMK terbaru, maka wajib mengikuti ketentuan yang baru.

4. Tabanan pastikan semua tenaga yang terlibat penanganan COVID-19 akan menerima insentif

Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Tabanan dr Nyoman Suratmika. (Dok.IDN Times/Istimewa)

Kepala Dinas Kesehatan Tabanan, dr. Nyoman Suratmika, mengatakan insentif dari pemerintah pusat tersebut hanya mencakup tenaga medis seperti dokter, perawat dan bidan. Sementara tenaga penunjang seperti tenaga laboratoium, gizi, sopir, tenaga pengangkut, sampai cleaning service tidak jadi sasaran pemberian insentif dari pemerintah pusat.

"Jadi rencananya kami akan memasukkan tenaga yang tidak tercakup pemberian insentif dari pemerintah pusat ke Provinsi Bali. Sebab Pemerintah Provinsi Bali berencana untuk memberikan insentif juga bagi tenaga yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Sedang dibuat pergubnya," ujar Suratmika beberapa waktu lalu.

Apabila ada nakes yang tidak mendapatkan insentif dari pusat maupun Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp6 miliar.

"Semua pasti dapat. Hanya sekarang bersabar. Memang terlambat tetapi pasti dapat," tegasnya.

Meski sudah disiapkan dana Rp6 miliar, menurut Suratmika, anggaran itu belum bisa dieksekusi karena menunggu tahapan dari pusat. Pencairan anggarannya harus sesuai aturan dan berjenjang.

"Kita tunggu pusat dulu. Kalau masih tidak dapat dari pusat, kita usulkan ke provinsi. Jika tidak dapat juga maka anggaran ini yang akan turun," jelas Suratmika.