2. Duktang yang tidak memiliki identitas akan dikenakan tipiring

twitter.com/KNX1070

Keputusan itu diambil setelah keluarnya Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 331.1/11039/Bid.II/Satpol PP tanggal 18 Oktober 2019. Dalam surat edaran itu mencantumkan penertiban dan serta permintaan warga untuk melengkapi identitasnya. Jika ketahuan tidak memiliki identitas secara jelas, mereka akan diamankan dan dikenakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Hukumannya yaitu berupa denda dan juga harus ada penjaminnya.

"Itu melalui pengadilan dan bayar denda berapa. Setelah itu, kita panggil penjaminnya. Kalau tidak, ya kita taruh di kantor dulu. karena kita koordinasi dengan Dinas sosial. Kalau ada alamat, itu baru kita pulangkan," jelasnya.

3. Sidak serentak akan dilakukan dalam waktu dekat ini

Dok.IDN Times/Istimewa

Suryanegara menegaskan, sidak utamanya menyasar pada kelengkapan administrasi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), tujuan atau pekerjaannya selama di Bali, di mana lokasi kerja, serta lainnya. Sidak ini rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Razia pertama untuk kelengkapan administrasi kependudukan. Bahwa orang-orang untuk khusus di Badung itu tertib administrasi kependudukan. Kemudian kerjaannya, yang jelas mereka ngapain di sini, dan di mana mereka beralamat. Itu juga ada kejelasan. Biasanya, kalau nama alamat dan kerjaan tidak jelas, patut dicurigai. Ini langkah awal kita untuk mengenali siapa-siapa yang tinggal (di Kawasan Kabupaten Badung)," tegasnya.

Sidak duktang ini pada dasarnya rutin dilakukan. Namun secara serentak belum pernah diagendakan. Harapannya, dengan adanya agenda sidak ini bisa meminimalisir kasus kejahatan di kawasan Kabupaten Badung.

"Kalau ada terjadi kerawanan pencurian kemudian tindakan kriminal bagaimana kita memastikan, kan banyak ada kejadian-kejadian. Kalau alamatnya tidak jelas itu yang kita patut curigai," tutup Suryanegara.