2. Ada ketegangan ketika JPU meminta Kuasa Hukum menunjukkan KTA secara online

YouTube.com/PN Denpasar

Setelah membacakan identitas Jerinx, Hakim meminta untuk menyebutkan jumlah kuasa hukum yang hadir dan nama-namanya. Setelah itu JPU meminta para kuasa hukum untuk memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan masa berlakunya. Gendo lalu meminta izin untuk menunjukkan KTA kepada perwakilan JPU di lokasi persidangan Jerinx, sehingga tidak terlihat di layar streaming. Namun Kuasa Hukum Sugeng Teguh Santoso menahan Gendo untuk memperlihatkan KTA kepada perwakilan JPU karena tidak terlihat di layar streaming.

“Tidak, tidak begini. Ditunjukkan di sini saja Jaksa boleh lihat di sini. Karena kita kan menggunakan fasilitas daring. Jadi harus terekam di dalam proses daring ini. Ini kuasanya. Bagaimana, terlihat Hakim?” kata Sugeng.

“Iya, bisa dilihat, yang penting tanda berlakunya masih berlaku ya,” ungkap Ida Ayu Adnya.

“Berikutnya sumpahnya yang diminta oleh Pak Jaksa. Apakah Pak Jaksa bisa melihat nama yang tersebut di dalam dokumen ini?” tanya Sugeng.

“Maka itulah kami menempatkan salah satu JPU, Pak, untuk melihat secara langsung secara fisik saya sudah lihat,” jawab JPU Otong.

Akhirnya Sugeng memperlihatkan dokumen tersebut kepada perwakilan JPU di lokasi persidangan Jerinx. Sugeng lanjut untuk menunjukkan Kartu Advokat fisik miliknya.

“Biar terlihat atau tidak. Karena sidang ini harus betul-betul materiil. Pak Jaksa, terlihat namanya? Kita cek satu-satu karena keabsahan ini penting. Kita kan menggunakan teknologi. Kami mau mengikuti dulu

“Terlihat. Silakan perlihatkan kepada jaksa yang ada di sana,” ujar Jaksa Otong.

Baca Juga: Perjalanan Kasus dan Isi Surat Jerinx, Minum Satu Gelas Ramai-ramai

3. Berikut ini dasar pertimbangan Majelis Hakim yang memilih tetap menggelar persidangan secara online:

YouTube.com/PN Denpasar

Namun sebelum surat dakwaan tersebut dibacakan, melalui Kuasa Hukum Sugeng, Jerinx menyampaikan sesuatu di tengah persidangan.

"Mohon maaf Yang Mulia, jujur saya keberatan dengan sidang online. karena saya merasa hak-hak saya sebagai warga negara dilepas dan kurang fair. Jadi saya mohon agar sidang ini ditunda atau dilanjutkan dengan sidang langsung atau tatap muka. Terima kasih,” kata Jerinx

Jerinx sendiri dan kuasa hukumnya telah mengajukan surat keberatan sidang secara online, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan sudah disampaikan kepada Majelis Hakim persidangan kasus yang melibatkan Jerinx.

Setelah Jerinx berbicara, Hakim Ida Ayu Adnya menyatakan berkomitmen tetap melanjutkan persidangan secara online. Pihaknya menyebutkan landasan hukum yang dipakai untuk tetapkan melanjutkan persidangan secara online. Yaitu:

• Perjanjian Kerja Sama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/EJP/04/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, yang ditetapkan tanggal 13 April 2020
• SESMA Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah COVID-19 (Poin 7:  agar melaksanakan persidangan secara elektronik terhadap perkara pidana, pidana militer, dan jinayat khusus terhadap perkara yang terdakwanya ditahan, dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi. Poin 8:  tujuannya mengutamakan kesehatan dan keselamatan baik pimpinan, hakim pegawai, serta masyarakat pencari keadilan)
• SK Dirjen Nomor 379 Tahun 2020 (Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/dju/ps.00/3/2020 Tahun 2020)
• SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Ada di Bawahnya

"Sedangkan untuk perkara pidana yang terdakwanya tidak ditahan, maka persidangan dilakukan secara langsung atau tatap muka. Demikian yang kami pedomani. Sehingga persidangan ini tetap dilaksanakan melalui teleconference atau secara online. Demikian pendapat dari Majelis Hakim,” lanjut Ida.

Jerinx masih tetap menolak persidangannya digelar secara online. Karena Hakim tidak dapat melihat gesture Jerinx.

"Paham Yang Mulia. Sekali lagi mohon maaf Yang Mulia, saya tetap menolak sidang yang dilakukan secara online karena saya merasa hak-hak saya tidak diwakili sepenuhnya oleh melalui sidang ini. Karena Yang Mulia tidak bisa melihat gesture saya, Yang Mulia tidak bisa membaca gerak tubuh saya. Sehingga kemungkinan keputusan yang diambil nanti bisa jadi kurang tepat. Terima kasih,” kata Jerinx menanggapi.

Gendo juga mempertanyakan jaminan para terdakwa yang tidak ditahan dan bisa menjalani persidangan secara tatap muka, terbebas dari COVID-19. Gendo dan timnya mengaku siap jika harus menjalani tes supaya bisa enggelar persidangan secara tatap muka.

"Apakah Majelis Hakim bisa menjamin terdakwa yang tidak ditahan akan terbebas dari COVID-19? Justru yang terjamin bebas COVID-19 adalah terdakwa yang ditahan. Karena faktanya Jerinx rapid test-nya non reaktif, swab tesnya negatif. Artinya sampai saat ini Jerinx bebas COVID-19,” ungkap Gendo.

4. Isi pernyataan lengkap Kuasa Hukum Sugeng dalam menanggapi pendapat Majelis Hakim:

IDN Times/Ayu Afria

"Jerinx meminta pemeriksaan yang adil. Pemeriksaan yang adil hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan yang saksama, tidak menimbulkan keraguan, pada persidangan ini sudah ada dua keraguan. Pertama, Yang Mulia tadi saja sudah bilang tidak jelas dilihat waktu pertama kali (Menunjukkan) surat kuasa. Kedua, tanda pengenal yang kami tunjukkan juga tidak terbaca. Persidangan ini bukan hanya untuk kepentingan penuntut umum dan hakim. Persidangan ini juga adalah untuk kepentingan Jerinx dalam satu konsep penegakan hukum yang adil. Kami sudah menyampaikan keberatan, tidak perlu kami ulang lagi, dan terdapat ruang untuk melakukan sidang langsung dengan dua cara. Kami sudah menyampaikan permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan penahanan. Jerinx bukan seorang penjahat yang berbahaya, membahayakan nyawa orang lain. Dia adalah seorang yang memperjuangkan kebebasan berpikir. Jadi itu bisa ditempuh. Kedua, proses persidangan pidana menempatkan Negara memastikan penegakan hukum yang adil. Apabila terjadi kekhawatiran dengan COVID-19, maka kewajiban Negara untuk melakukan penetapan protokol COVID-19 yang tidak menghalangi hak Jerinx untuk mendapatkan keadilan. Apa itu? Biayai semua dalam peserta sidang untuk rapid test. Tujuannya untuk memastikan semuanya tidak terkena COVID-19. Itu adalah tugas Negara, bukan dibebankan dengan mencederai kepastian keadilan buat Jerinx. Kami tidak mau perpanjang lagi. Kami menolak persidangan ini karena peraturan yang dibuat tidak memberikan keadilan. Ada pintu yang terbuka, tangguhkan status penahanan Jerinx. Kalau itu tidak mau dilakukan, terlihat ada kepentingan untuk menempatkan Jerinx memang ditahan. Apalagi lagi kami keberatan yang kedua. Jerinx ditahan di rutan Polda dengan alasan LP Kerobokan lockdown. Saya tidak tahu. Tetapi ini menghambat komunikasi kami sebagai penasihat hukum Jerinx secara leluasa. Dilempar sana, dilempar sini. Jadi caranya adalah dengan memberikan penangguhan penahanan agar proses ini adil. Kalau tidak, maka kami tidak menerima persidangan seperti ini."

Majelis Hakim tetap mempertahankan pendapatnya untuk menggelar sidang secara online. Pihaknya lalu melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Begitu JPU membacakan surat dakwaan, sekitar pukul 10.58 Wita, Jerinx dan para kuasa hukumnya walk out.

"Saya merasa tidak berbicara dengan manusia. Saya merasa berbicara dengan layar. Siapa yang tahu itu asli manusia atau bukan. Sekarang ada teknologi yang di-fake," kata Jerinx setelah keluar dari persidangan.

Baca Juga: Kesaksian Perawat di Bali, Kamar Isolasi Kosong Tidak Lebih dari 3 Jam