2. Masyarakat Bali khawatir dengan politik identitas

IDN Times/Reza Iqbal

Masyarakat Bali juga khawatir dengan politik identitas yang terlihat dimainkan oleh kubu nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurutnya, politik semacam itu tidak akan laku di Bali. Pasalnya, yang laku di Bali adalah pemimpin yang menjunjung nasionalisme dan multikulturalisme.

"Sekarang sudah agak jelas artinya kalau lima tahun yang lalu ada, sekarang sudah jelas. Sekarang sudah tak terlalu laku di Bali. Karena yang laku di Bali nasionalis. Ketika ada tokoh nasional, cenderung nyari yang itu," lanjut dia.

"Tentu sangat rasional, kalau masyarakat akhirnya memilih Jokowi. Kemudian, bahwa saat ini Prabowo ada beberapa isu sentral yang agak sensitif, misalnya akan menjemput Habib Rizieq, dan hal-hal semacam ini cukup sensitif di Bali," lanjutnya.

3. Bukan partai yang mengusungnya, tapi sosok Jokowi jadi penentu pilihan masyarakat Bali

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Faktor partai PDI Perjuangan yang mengusung Jokowi juga tidak terlalu signifikan memengaruhi pilihan masyarakat Bali. Sebab yang dilihat oleh masyarakat Bali adalah sosok Jokowi itu sendiri.

"Faktor PDIP tidak banyak sebetulnya. Ada memang pengaruh, tapi bukan ini faktor utama. Tapi identitas dan faktor jokowi itu sendiri. Ini yang menjadi pilihan utama bagi masyarakat Bali," terangnya.

Sementara isu-isu yang dibawa oleh Sandiaga Uno saat berkunjung ke Bali juga dianggap tak banyak membantu. Misalnya, isu tolak reklamasi yang dianggap sudah dibawakan oleh calon-calon Gubernur di Bali pada pemilihan sebelumnya.

"Karena isu (Tolak reklamasi) ini sudah dilontarkan oleh calon-calon sebelumnya. Dampaknya tidak signifikan," ucapnya.

4. Akun penyebar hoaks di medsos naik signifikan pasca rilisnya quick count

https://pixabay.com/nastya_gepp

Sementara itu, kepolisian menyatakan akun-akun penyebar konten hoaks di media sosial mengalami peningkatan pasca keluarnya quick count.

Sekadar diketahui, sejak pukul 15.00 WIB Rabu (17/4), beberapa lembaga survei mengumumkan hasil quick count seperti Indobarometer, SMRC, Charta Politika, Poltracking, Indikator, dan Litbang Kompas.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, mengungkapkan sejak Rabu malam, tim Cyber Polri telah berpatroli secara masif di media sosial untuk mengurangi penyebaran informasi hoaks tersebut.

"Memang ada tren peningkatan kalau biasanya patroli cyber itu sekitar 10 sampai 15 akun yang menyebarkan konten-konten bersifat provokatif, jam 21.00 WIB sampai jam 08.00 pagi ini ada tren peningkatan sekitar 40 persen," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (18/4).

Dedi menjelaskan, akun-akun tersebut menyebarkan konten hoaks yang bersifat provokatif dalam bentuk foto hingga video.

"Menyebarkan konten-konten, baik itu narasi, foto, video, voice yang bersifat provokasi, yang mengajak masyarakat untuk berbuat onar dan melakukan aksi, mengajak masyarakat juga untuk melakukan kerusuhan," kata dia.

Untuk itu, kata Dedi, Polri berupaya mengantisipasi melalui kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Polri juga melakukan profiling dan mengidentifikasi akun-akun hoaks tersebut.

"Meminta akun-akun tersebut dilakukan take down dan pemblokiran, apabila sudah berhasil, akan dikomunikasikan lagi ke Kemenkominfo dan penegakan hukum adalah langkah terakhir untuk memitigasi akun-akun yang menyebarkan konten yang bersifat provokasi," ujar Dedi.

Baca Juga: Pemilu di Jembrana Bakal Diulang, 2 Warga Tak Terdaftar Ikut Coblos