Jusuf Kalla Sebut Aparatur Indonesia Masih Tak Peduli Kebutuhan Rakyat
IDN Times/Imam Rosidin
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Badung, IDN Times - Wakil Presiden, Jusuf Kalla membuka International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis (14/3) pagi.
Dalam sambutannya, ia menyinggung soal aparatur Negara di Indonesia yang masih banyak memiliki permasalahan. Seperti apa maksudnya? Berikut ini uraiannya:
1. Aparatur Negara masih bermasalah seputar korupsi hingga tak peduli terhadap kebutuhan masyarakat
IDN Times/Galih PersianaJusuf Kalla mengatakan, permasalahan aparat pemerintahan di Indonesia masih seputar korupsi, keterlambatan, dan juga ketidakpedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, penting menjalankan sistem birokrasi yang lebih baik lagi.
"Yang menjadi masalah karena permasalahan korupsi, masih banyak masalah keterlambatan, masih ada ketidakpedulian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Semua itu tentu harus direspon dengan baik," katanya.
2. Sebaiknya harus saling tukar pengalaman
IDN Times/Imam RosidinIa mencontohkan pertemuan yang digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini terjadi saling tukar pengalaman. Pertemuan dan saling tukar pengalaman inilah yang harus dijadikan pelajaran bagi pihak yang lain.
"Dalam pertemuan ini saya harapkan masing-masing negara, kita, dan daerah memberikan ilmu atau caranya yang berhasil untuk menjadi pelajaran bagi pihak yang lain," jelasnya.
"Menjadi suatu sistem yang teruji dan kemudian bisa dilaksanakan di tempat lain. Itu guna dari pertemuan ini, baik yang berhasil maupun yang gagal," imbuhnya.
3. Jika birokrasi pemerintah pusat dan daerah lamban, akan ditinggalkan oleh investor
IDN Times/Imam RosidinJusuf Kalla juga menekankan, pemerintah pusat maupun daerah harus mau berubah. Jika tidak, maka akan tertinggal oleh perubahan zaman. Ia mencontohkan, sebuah daerah jika birokrasinya masih lama dan lambat akan ditinggalkan oleh para pebisnis maupun investor.
"Karena jika tak berubah maka perubahan akan menggeser dalam persaingan. Jika daerah masih menerapkan sistem yang lama dan lambat, maka bisnis akan meninggalkan daerah tersebut. Apabila negara juga menjalankan birokrasinya yang lamban dan korup tentu maka investasi akan keluar. Inilah guna pertemuan ini. Untuk mendapatkan manfaat dari pertemuan ini," terangnya.
