Bawaslu Bali Usulkan Anggaran Rp50 Miliar Lebih untuk Pilkada 2020
foto hanya ilustrasi (IDN Times/Reza Iqbal)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times - Setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Bali pada tahun 2020 mendatang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di enam kabupaten/kota. Yakni Kota Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli, dan Karangasem.
Untuk pilkada kali ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali mengusulkan anggaran sebesar Rp50.789.105.814 kepada Pemerintah Daerah (Pemda).
1. Usulan anggaran sudah diajukan ke pemda setempat
IDN Times/Reza IqbalAnggaran tersebut merupakan usulan awal yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota kepada pemerintah daerah setempat. Usulan diajukan usai menggelar rapat koordinasi yang dilakukan Bawaslu Bali bersama Bawaslu Kabupaten dan Kota, Rabu (22/5).
Tiap Kabupaten dan Kota mengusulkan jumlah anggaran yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tergantung jumlah kecamatan di masing-masing daerah.
2. Ini anggaran yang diajukan Bawaslu di tiap Kabupaten dan Kota
IDN Times/Reza IqbalBerikut ini rincian anggaran yang diajukan Bawaslu masing-masing Kabupaten dan Kota:
- Kota Denpasar menjadi Rp7.350.449.07
- Badung mengusulkan anggaran sebesar Rp8.637.550.000
- Tabanan mengusulkan anggaran pengawasan sebesar Rp11.523.655.855
- Kabupaten Jembrana sebesar Rp7.143.170.089
- Karangasem mengusulkan Rp9.730.570.829
- Kabupaten Bangli sebesar Rp6.932.078.057.
Sementara dari catatan Bawaslu pada Pemilu 2015 lalu, anggaran yang diterima Bawaslu Bali untuk enam daerah totalnya Rp25.825.292.000. Dengan rincian sebagai berikut:
- Bawaslu Denpasar sebesar Rp4.282.823.000
- Bawaslu Badung senilai Rp5.223.590.000
- Bawaslu Tabanan sebesar Rp4.702.785.000
- Bawaslu Jembrana sebesar Rp2.850.000.000
- Bawaslu Bangli sebesar Rp3.300.000.000
- Bawaslu Karangasem senilai Rp5.466.094.000.
3. Kenaikannya naik sampai 50 persen
Kegiatan persiapan logistik Pemilu. (IDN Times/Imam Rosidin)Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, mengatakan usulan tersebut naik menjadi 50 persen dari anggaran sebelumnya pada Pilkada 2015. Kenaikan ini terjadi karena beberapa hal, di antaranya besaran honor jajaran pengawas Ad Hoc (Panwascam, PPKD, dan Pengawas TPS). Di samping itu juga untuk biaya penanganan perkara dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang diterima Bawaslu.
"Kenaikannya mencapai 50 persen," ujar Ariyani.
4. Inflasi juga disebut memengaruhi kenaikan anggaran
Pexels/RawpixelKomponen lain yang memengaruhi naiknya anggaran yaitu penanganan pelanggaran yang di dalamnya dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Faktor inflasi juga disebut memengaruhi kenaikan anggaran.
"Sesuai ketentuan, anggaran Sentra gakkumdu harus dipasang oleh Bawaslu, selain itu faktor imflasi juga memengaruhi kenaikan anggaran," kata dia.
