Polda Bali Memetakan Basis Dukungan Parpol biar Aman
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024 mendatang, situasi keamanan di Bali menjadi perhatian tersendiri. Hal ini diakui oleh Kasubdit I Dit Intelkam Polda Bali, AKBP Wayan Sumara, pada Rabu (4/9/2024). Saat ini Ditintelkam Polda Bali menerapkan sistem pendekatan cooling system menjelang Pilkada Bali Serentak 2024. Pihaknya mendekati sejumlah partai politik (parpol) sejak Agustus 2024 untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan aman, damai, tertib, dan lancar tanpa adanya gesekan.
"Kami sudah mulai dari bulan Agustus, dan pendekatan ini akan terus dilakukan hingga masa kampanye dan hari pemilihan," terangnya.
1. Polda Bali melakukan pemetaan potensi kerawanan
Sumara menjelaskan, Polda Bali telah memetakan potensi kerawanan di sembilan kabupaten/kota di Bali. Hingga saat ini, tidak ada kegiatan yang berpotensi memicu tindak pidana dalam proses Pilkada.
Pemetaan ini mencakup analisis terhadap basis dukungan dari parpol maupun calon independen. Misalnya di wilayah Kabupaten Karangasem yang memiliki calon independen, pemetaan dilakukan hingga tingkat kecamatan untuk mengetahui basis dukungan.
"Polda Bali mengupayakan pendekatan dengan berbagai pihak agar tidak ada gesekan selama proses Pilkada berlangsung," ungkapnya.
2. Polda Bali melakukan pendekatan kepada partai-partai
Polda Bali juga melakukan pendekatan terhadap parpol untuk mengurangi potensi konflik selama masa kampanye. Caranya dengan mengidentifikasi basis pendukung setiap calon, dan koalisi partai. Polda Bali berharap cara ini dapat mencegah gesekan yang bisa saja terjadi.
“Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kami sudah memetakan potensi-potensi konflik berdasarkan data hasil pemilu sebelumnya," katanya.
3. Belum ada insiden tindak pidana pemilu
Sementara itu, indikator Pilkada yang aman dan lancar adalah minimnya insiden tindak pidana yang terkait dengan pemilu. Polda Bali juga mengidentifikasi potensi konflik antara kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mendukung calon tertentu. Benturan antarkelompok ini menjadi perhatian serius pihak kepolisian untuk memastikan, bahwa Pilkada di Bali berlangsung tanpa gangguan.
"Selama tidak ada peningkatan signifikan dalam tindak pidana selama proses Pilkada, kami yakin bahwa keamanan dapat terus terjaga," terangnya.