Pengamat di Bali: Bansos Itu Sumber Korupsi Paling Mudah
Ilustrasi penyaluran bansos (IDN Times)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times – Bantuan sosial (Bansos) program pemerintah untuk menekan dampak sosial pandemik COVID-19 sudah digelontorkan. Sumber bantuannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, jenisnya pun bermacam-macam:
- Program keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos
- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako dari Kemensos
- Bantuan Sosial Pangan (BSP) atau sembako dari Kemensos
- Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan melalui Pos oleh Kemensos
- Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan lewat Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) oleh Kemensos
- Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
- Subsidi Gaji Karyawan dan Program Prakerja dari Kementerian Tenaga Kerja
- BST atau sembako dari APBD tiap kabupaten/kota
- Subsidi listri, keringanan pinjaman bank dan lainnya
Namun apapun yang namanya bansos, itu adalah sumber korupsi. Hal ini diungkapkan langsung oleh Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, ketika dihubungi IDN Times melalui sambungan telepon tak lama ini. Berikut penjelasan selengkapnya:
Baca Juga: Orang Kepercayaan Juliari Pasang Fee Rp10 ribu per Paket Sembako
1. Data penerima bantuan terkait dana desa harus real time. Tidak boleh telat satu jam saja
Photo by Kaitlyn Baker on UnsplashIa berpendapat, BLT DD tujuannya untuk orang miskin atau ekonomi bawah. Sehingga datanya itu harus real time. Mengapa harus begitu? Karena orang itu bisa pindah rumah, meninggal, datang, menikah dan memiliki keluarga. Angka ini tentu saja akan terus bergerak.
“Kalau datanya tidak real time, apapun bentuk bantuan itu sudah pasti tidak tepat sasaran atau bermasalah. Nah kalau BLT itu tanggung jawabnya siapa? Kementerian Desa atau siapa? Harus ditegakkan dulu. Sama ketika kita bicara bansos itu harus ada data integratornya. Siapa yang paling bertanggung jawab. Nah, kalau ini BLT pakai dana desa, Kementerian PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal) yang harus menjadi data integrator. Datanya tidak boleh telat satu jam pun,” ucapnya, Selasa (5/5/2020) lalu.
Data real time ini bisa menggunakan data IT (Informasi Teknologi). Apalagi kondisi sekarang, sangat diperlukan data yang real time.
Lalu apakah data tahun lalu bisa digunakan? Menurutnya, data tahun lalu itu sudah terlambat. Karena selama satu tahun saja sudah ada orang yang meninggal, datang, pergi, kaya dan miskin.
2. Apapun bentuk bantuannya selalu tidak pas. Ada yang seharusnya berhak mendapatkan tetapi justru tidak dapat
IDN Times/Wayan AntaraSejauh ini, persoalan yang dihadapi ketika ada penyaluran bansos dalam bentuk apapun selalu tidak tepat sasaran. Banyak yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan malah tidak dapat.
“Iya kan itu persoalannya. Karena datanya nggak akurat, nggak real time. Orang kaya kan hari ini bisa dapat warisan, dan dia kan tidak perlu lagi mendapat dan bantuan. Datanya itu harus diperbaharui,” terang Agus.
Sementara pekerja yang baru dipecat, berhenti atau PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan menjadi miskin, seharusnya mendapatkan bansos. Namun sayangnya, sejak tahun 1990 saat Agus mengurusi masalah semacam ini, data integrator pun tidak ada sampai sekarang.
“Tetap datanya harus akurat. Datanya tetap data integrator itu. Pemerintah ini tidak ada. Sudah puluhan tahun ganti presiden berapa kali, nggak ada. Karena nggak ada ya ngasal,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, selama pemerintah tidak memegang data intergrator, maka pemberian bantuan akan selalu tidak tepat sasaran sampai kapan pun.
Baca Juga: Masuk Awal Mei, Klungkung Belum Selesai Mendata Penerima BLT Dana Desa
3. Selama tidak ada data integrator, bansos akan mudah diselewengkan dan dikorupsi
IDN Times/Sukma Shakti“Kenapa pada nggak bikin data? Karena kalau nggak bikin data itu mudah diselewengkan. Ya iyalah. Kan bisa bilang 'Ini dana kurang', 'Kurang berapa?', 'Kurang 1000 paket'. Padahal tidak. Ya kan itu korupsi. Makanya nggak pernah ada datanya. Kalau datanya ada, pas kan? Nggak ada yang dikorupsi” jelas Agus.
Kondisi ini akan selalu terjadi, terutama ketik terjadi bencana,. Aeperti bencana nasional pada tahun 1998 silam dan pandemik COVID-19. Sama halnya ketika tragedi tsunami di Indonesia, menurut Agus, semua datanya berantakan.Ia mengindikasikan adanya penyelewengan di sana.
“Soal bansos, apa pun itu namanya, itu sumber korupsi paling mudah. Karena datanya nggak ada. Sudah itu saja,” tandasnya.
