Pemimpin Desa di Denpasar Diminta Susun Anggaran yang Responsif Gender
Bimbingan teknis terkait penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) di Kota Denpasar. (Dok. IDN Times/istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar, I Gusti Agung Sri Wetrawati, memberikan bimbingan teknis terkait penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk perangkat daerah, dan desa/kelurahan se-Kota Denpasar.
Kegiatan Bintek tersebut dilakukan pada Selasa (26/4/2022) di ruang pertemuan BKPSDM Kota Denpasar. Lalu bagaimana penganggaran yang responsif gender tersebut?
Baca Juga: Petani di Karangasem Perkosa Siswi SD Usia 12 Tahun, Korban Diancam
1. Kota Denpasar harus memperkecil kesenjangan gender
Bimbingan teknis terkait penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) di Kota Denpasar. (Dok. IDN Times/istimewa)Sri Wetrawati mengungkapkan kegiatan Bintek tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengarusutamaan gender (PUG). Karenanya, diperlukan perencanaan yang matang agar dapat memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Termasuk pula untuk anak-anak, lansia, difabel, dan kaum rentan lainnya di Kota Denpasar
Perencanaan penganggaran responsif gender ini disebut merupakan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangungan. Aspek penting dalam PUG adalah pada tahap perencanaan dan penganggaran yang harus mengintegrasikan perspektif gender.
“Jika hal tersebut sudah dirancang dengan baik, maka seluruh perangkat daerah siap melaksanakannya. Hasil tahap pelaksanaan inilah yang harus kami ukur dan harus benar-benar memberikan dampak perubahan, yaitu mengecilnya kesenjangan gender," jelasnya.
2. Perencanaan responsif gender harus dilaksanakan oleh semua perangkat daerah
Bimbingan teknis terkait penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) di Kota Denpasar. (Dok. IDN Times/istimewa)Selain itu, melalui Bintek tersebut, diharapkan dapat memastikan proses perencanaan responsif gender agar benar-benar dipahami dan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah, termasuk desa dan kelurahan. Dalam proses perencanaan tersebut, harus ditimbangkan perbedaan, aspirasi, serta kebutuhan antara laki-laki dan perempuan.
Hal tersebut sejalan dengan tujuan sustainable development goals (SDGS), sehingga harus ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang responsif gender, termasuk untuk desa, karena sudah memiliki anggaran sendiri.
“Kami harapkan melalui PPRG dapat mengatasi kesenjangan dan partisipasi, manfaat pelaksanaan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, termasuk juga anak-anak, lansia, disabilitas, dan kaum rentan lainnya,” katanya.
3. Harus menjamin unsur keadilan bagi laki-laki dan perempuan
Ilustrasi aktivis yang menuntut keadilan bagi perempuan. (Pexels.com/Lina Kivaka)Sementara itu, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi, Luh Emik Eka Indriyani, mengatakan bahwa PPRG yang dilaksanakan perangkat daerah dan desa/kelurahan merupakan komitmen dalam mewujudkan pengarusutamaan gender.
Eka Indriyani yang juga menjadi Ketua Panitia Penyelenggara Bintek ini mengatakan perencanaan yang responsif gender dapat menjamin unsur keadilan bagi laki-laki dan perempuan, termasuk pula anak-anak, lansia, disabilitas, dan kaum rentan lainnya.
“Pelatihan ini berlangsung selama empat hari, diharapkan semua peserta dapat melaksanakan perencanaan yang responsif gender,” terangnya.
Narasumber Bintek, AA Rai Kartini, menyampaikan perencanaan responsif gender untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan, baik dalam aspek akses partisipasi, kontrol, maupun manfaat dalam pembangunan. Dengan adanya perencanaan responsif gender, diharapkan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.
