2. Perlunya data-data untuk kelengkapan peta elektronik kelautan

KRI I Gusti Ngurah Rai 332. (IDN Times/Ayu Afria)

Dalam pertemuan tersebut disepakati, bahwa kapal-kapal dari seluruh dunia harus mematuhi aturan di dalam peta. Termasuk Indonesia diminta untuk menyerahkan data hasil survei bawah laut ke organisasi sebagai data implementasi standar baru peta laut masa depan, yaitu S-100.

Data tersebut akan digunakan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan industri digital seperti Artificial Intelligence, Geo-Bigdata, Cybersecurity, serta Autonomous Ship yang merupakan demand dari dunia maritim.

“Menjadi S-100 itu, peta laut masa depan akan sangat mudah diambil. Detail gitu. Kelihatan bagus. S-100 itu demikian majunya,” jelasnya.

S-100 rencananya diimplementasikan mulai 2025 secara global dan akan berdampak pada produk peta yang diproduksi oleh Pushidrosal, sebagai lembaga hidrografi nasional. Sehingga indonesia, dalam hal ini Pushidrosal, dapat segera mengambil langkah-langkah yang positif, dan adaptif sesuai dengan keadaan dinamika pembangunan maritim di Indonesia.

“Kita ke depan tidak lagi menggunakan peta kertas, tetapi kita menggunakan peta elektronik karena kemajuan zaman. Sudah zaman 4.0, kemudian 5.0 ini yang membutuhkan data-data elektronik. Sehingga kalaupun kita sudah tidak memakai kertas, kita sudah menggunakan alat-alat elektronik,” terangnya.

Laksdya TNI Nurhidayat menceritakan, TNI selalu mengalami kesulitan melihat kondisi dalam laut. Terutama dasar laut yang memiliki kedalaman di atas 1000 meter hingga 5000 meter. Kondisi ini berbeda dengan di darat. Pencitraan satelitnya mudah diketahui.

Pihaknya berharap, dari hasil diskusi ini, penggunaan data-datanya memiliki standar yang sama dan memudahkan pengguna laut.

3. Pushidrosal memiliki dua kapal canggih untuk melakukan survei di dalam laut

Komandan Pushidrosal, Laksdya TNI Nurhidayat. (IDN Times/Ayu Afria)

Laksdya TNI Nurhidayat menyatakan dalam melakukan survei bawah laut, Pushidrosal menghadapi beberapa kendala dalam hal kelengkapan peralatan utama sebagai penunjangnya. Sejauh ini pihaknya memiliki 2 kapal dengan kelengkapan khusus, di antaranya KRI Rigel-933 dan KRI Spica-934.

“Kita sampai 10 persen (laut Indonesia yang telah didata) mulai tahun 1951 sejak ada Pushidrosal. Jadi kami tetap update. Saya bersyukur diberi 2 kapal canggih,” jelasnya.

Meskipun hanya mendapatkan bantuan dua kapal canggih tersebut, pihaknya berhasil mendata laut Indonesia dari yang awalnya 10 persen menjadi 16 persen. Ia menargetkan akan menuntaskan survei ini sampai di angka 100 persen.

Survei bawah laut ini tidak akan berhenti, karena dipengaruhi oleh kegempaan dan perubahan kondisi bawah laut.

Pihaknya akan melaksanakan ekspedisi tahunan pada 16 Juni 2022 di Perairan Indonesia Timur, yakni Laut Banda, Maluku Selatan. Karena kondisi laut di sana memiliki kedalaman yang cukup tinggi sampai 5000 meter, sehingga pendataan memerlukan peralatan canggih.

4. Indonesia memerlukan belasan kapal survei bawah laut

Pertemuan ke-14 Hydrographic Services and Standards Committee (HSSC) International Hydrographic Organisation di Bali. (Dok.IDN Times/Fikri Yusuf)

Untuk mencapai 100 persen survei kondisi laut di Indonesia, setidaknya membutuhkan 12 kapal untuk menyurvei setiap bulan. Namun karena hanya ada 2 kapal canggih yang dimiliki, maka surveinya dilakukan berdasarkan kapal-kapal yang bergerak melalui perairan Indonesia. Misalnya pada jalur-jalur kapal-kapal dunia yang melewati Indonesia. Sehingga terhadap jalur-jalur tersebut dilakukan survei untuk mendapatkan data yang lebih lengkap.

“Jadi sebenarnya kalau kita ingin coverage 100 persen segera, ya kita paling tidak satu bulan punya 12 kapal bergerak bersama-sama. Tapi karena kita ini punya dua, sehingga kita agak lama. Tapi nggak apa-apa terus lanjut,” ujarnya.

Ia memastikan, dalam waktu dekat Indonesia akan memiliki kapal lebih besar yang difungsikan di perbatasan, dan digadang-gadang dapat melakukan survei bawah laut hingga meng-cover Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).

Sekadar informasi, untuk membuat kapal dengan kecanggihan dan fungsi survei bawah laut seperti ini diperlukan dana mencapai Rp350 miliar per unit. Juga ada spesifikasi khusus kapal yang akan digunakan untuk survei bawah laut ini. Beberapa syaratnya adalah:

• Kapal harus dilengkapi khusus dengan tranducer, peralatan di bawah air yang bekerja berdasarkan gelombang suara atau lebih dikenal dengan nama multibeam echosounder
• Memiliki sonar yang bisa mencitrakan kondisi bawah laut
• Memiliki magnetometer.