Penundaan Pilkada Bali Masih Menunggu Perpu dan Permendagri
[Ilustrasi] Anggota Pertuni saat Pemilu Presiden 2019 lalu (IDN Times/Prayugo Utomo)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times – Pelaksanaan Pemilu (Pemilihan Umum), Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak Tahun 2020 memang bakal ditunda. Hal ini tak lain karena wabah COVID-19 atau virus corona. Lalu apa yang dilakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Bali, mengingat Bali saat ini berstatus Tanggap Darurat COVID-19, dan belum ada kepastian jadwal pengunduran pelaksanaan pilkada serentak?
Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gde Lidartawan, ketika dihubungi IDN Times pada Senin (6/4) menyampaikan selama menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) ini, pihaknya tetap melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan proses Pemilu. Apa saja itu? Berikut penjelasannya:
1. KPU Provinsi Bali masih menunggu keluarnya Perpu dan Permendagri terkait penggunaan anggaran Pemilu
Seorang pekerja tengah merampungkan pengerjaan kotak suara Pemilu 2019 di Gudang eks Bandara Polonia, Medan (IDN Times/Prayugo Utomo)Menurut Lidartawan, agenda pilkada serentak ini sudah akan ditunda. Tinggal menunggu Perpu saja. Baik Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), KPU, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan Presiden telah sepakat untuk menunda pelaksaaan Pemilu. Akan tetapi sampai kapan penundaan tersebut, pihaknya mengaku belum mengetahuinya
“Sampai kapan penundaannya belum tahu. Pasti ditunda,” ungkapnya.
Pihak KPU masih menunggu Perpu dan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) terkait penggunaan anggaran Pilkada serentak akan dipakai untuk apa. Karena ada Undang-undang yang mengatur penyelenggaraannya sampai September, maka tidak mungkin sampai batas waktu September tersebut memerlukan Perpu. Untuk itu, jika Perpu tersebut sudah ditetapkan, maka akan diketahui sampai kapan pelaksanaan Pemilu akan ditunda.
“Secepatnya pasti. Yang di Jakarta bekerja cepat juga,” katanya.
KPU Provinsi Bali saat ini telah menunda masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Selain itu, pihaknya melakukan cut off anggaran sampai tanggal 31 Maret 2020 kemarin.
”Untuk April ini hanya untuk membayar utang-utang yang belum dibayar saja. April akhir hanya akan membuat laporan pertanggungjawaban,” jelas Ketua KPU periode 2018-2023 tersebut.
Baca Juga: 7 Cara Mencegah Penyebaran Virus Corona di Tempat Kerja Menurut WHO
2. Sejauh ini persiapan Pilkada masih berada di tahap dua dari 11 tahapan yang ada
Ilustrasi pemungutan suara (IDN Times/Aji)Lidartawan menyampaikan, kesiapan pilkada di Provinsi Bali berada di tahap kedua dari 11 tahapan yang ada. Yaitu pelantikan PPK dan PPS saja.
“Baru sampai itu saja. Baru dua tahapan dilakukan. Masih banyak,” katanya.
3. Sembari menunggu keluarnya Perpu, KPU Bali melakukan ebberapa hal diantaranya sebagai berikut
Petugas melakukan pengemasan kotak suara sebelum didistribusikan jelan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 (IDN Times/Prayugo Utomo)Selama menunggu Perpu tersebut keluar, KPU Bali telah mengecek kelengkapan dan kejelasan tahapan administrasi yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian memastikan kebenaran pembuatan Surat Keputusan (SK) yang dibuat oleh masing-masing Kabupaten/Kota terkait penundaan ini.
“Kami juga memberikan arahan kepada mereka bagaimana laporan pertanggungjawaban keuangannya nanti sampai tanggal 31 Maret itu. Yang harus dikerjakan sampai April,” jelas Lidartawan.
Selain itu, KPU Bali harus memperpanjang Work From Home (WFH) hingga tanggal 21 April 2020. Mengingat kondisi Bali kini mengalami bencana COVID-19. KPU Bali juga akan memastikan pada tanggal 30 April 2020 nanti, seluruh laporan pertanggungjawaban keuangan kabupaten/kota sudah terlaksana dengan baik.
“Itu yang kami lakukan. Banyak hal yang kami lakukan,” harapnya.
Baca Juga: Wabah COVID-19, Paket Sumatri-Sukerana Urung Deklarasi
