2. Soal nego, sopir travel mengaku diuntungkan lebih cepat

Foto hanya ilustrasi. (ANTARA FOTO/Budi Candra Setya)

Salah satu sopir travel yang meminta namanya dirahasiakan menyampaikan bahwa kondisi serupa memang sudah ada yang mengatur sehingga bisa dengan mudah lolos tanpa Surat Keterangan Negatif Rapid Test Antigen. Menurutnya, dalam kondisi seperti ini pagi harinya mereka bisa menyeberang dengan cepat sehingga menghemat waktu perjalanan.

“Kalau nggak diakalin begitu, nanti kami kelamaan kan? Belum rapid, belum vaksin, gitu kan?” jelasnya pada Minggu (9/8/2021).

Untuk memperlancar perjalanan ke luar Bali tersebut, ia mengaku menyetor uang Rp300 ribu per mobil travel kepada salah satu pentolannya, yang kemudian disetorkan ke oknum kepolisian berinisial W.

3. Sopir ambulans merasa tidak dapat prioritas dan malah diribetkan dengan segala persyaratan

Ilustrasi Ambulans (IDN Times/Aryodamar)

Di sisi lain, IDN Times belum lama ini mengangkat kisah seorang sopir ambulans sosial yang mengeluhkan ribetnya persyaratan ke luar masuk Bali. Mereka harus menunjukkan kartu vaksinasi, surat keterangan negatif Rapid Test Antigen atau Polymerase Chain Reaction (PCR) dilengkapi Barcode/QRCode paling lama 2x24 jam, kepada petugas di jalur pelabuhan yang akan dilaluinya.

Anton mengungkapkan bahwa sistem syarat perjalanan yang diterapkan saat ini justru lebih menyulitkan. Apalagi ia sering membawa pasien atau jenazah ke luar dari Bali. Setidaknya seminggu bisa sampai tiga kali.

Saat ini semuanya, baik sopir ambulans maupun pihak keluarga pasien yang keluar Bali harus menggunakan surat keterangan hasil Rapid Test Antigen. Sekali tes, ia merogoh koceknya sendiri sebanyak Rp160 ribu per kepala. Sehingga jika dia membawa sopir cadangan, maka ia harus mengeluarkan uang dua kali lipat.

“Untuk Gilimanuk-Ketapang sekarang ruwet. Ambulans sudah bukan lagi prioritas. Apa-apa serba ruwet. Sebenarnya itu kami, driver-driver ambulans di sini itu mengeluh semuanya,” ungkapnya pada Kamis (5/8/2021).

Selain itu, ia sering mendapatkan kendala tertahan di lokasi penyeberangan setelah memasuki Pelabuhan Gilimanuk karena persyaratan yang ketat ini. Menurutnya, banyak petugas yang bukan bertanggung jawab soal pengecekan persyaratan perjalanan, ikut-ikutan menanyakan persyaratan tersebut.

Lalu agar mempermudah ke luar Bali tanpa kendala, maka ia harus merogoh kocek lagi Rp50 ribu untuk oknum-oknum tersebut. “Jadi kalau ada yang nanya itu, kasih uang Rp50 ribu. Nanya lagi, kasih lagi Rp50 ribu. Itu kami los, tidak ada yang nanya-nanya lagi sampai masuk kapal,” jelasnya.

4. Kondisi di pelabuhan penyeberangan diakui parah

IDN Times/Imam Rosidin

Kemudian seorang petugas di pelabuhan (identitas dirahasiakan), menyampaikan bahwa hal semacam ini memang sering terjadi. Meloloskan penumpang tanpa surat keterangan negatif Rapid Test Antigen hingga ke atas kapal, dianggap sudah biasa. Paling banyak didominasi pelaku perjalanan sepeda motor dan mobil penumpang.

“Aduh, ya begitulah di sana. Aduh, parah. Makanya kami, yang lain udah mengikuti ini. Mengedukasi masyarakat yang benar gitu. Yang masyarakat sehat boleh, intinya bukan apa-apa ya. Ini yang di bawah ini, aduh yang tidak satu langkah. Makanya kami kayak sia-sia jadinya. Kami udah menjalankan protokol, teman-teman di bawah ini masih membuka peluang seperti itu kan. Bahaya jadinya kami yang ke lapangan,” curhatnya.

Menurutnya, para pelaku perjalanan yang akan menyeberang ini harusnya tidak bisa membeli tiket jika tidak bisa menunjukkan surat hasil Rapid Test Antigen dan sertifikat vaksinasi. Ia menduga memang sudah ada komunikasi sebelumnya.

“Nah di situ dia bobolnya petugas penjual tiket kapal itu. Kalau memang ASDP-nya ketat, mereka nggak berani menjual sebelum ada dokumen dua itu,” ungkapnya.

“Berat-berat. Makanya ini. Kasihan kami ini yang sudah bekerja keras. Di sisi lain ada yang bocor,” imbuhnya.

Pelaku perjalanan yang menggunakan cara ini, berdasarkan temuannya, mengaku telah membayar Rp100 ribu ke petugas yang berseragam polisi.

5. ASDP Pelabuhan Gilimanuk akan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19

Pemeriksaan terhadap warga yang masuk ke Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk (Dok.IDN Times/Humas Pemprov Bali)

General Manager PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau PT ASDP Ketapang-Gilimanuk, Suharto, saat dikonfirmasi pada Rabu (11/8/2021), menyampaikan petugas gabungan yang melakukan pemeriksaan persyaratan pelaku perjalanan ke luar Bali terdiri dari petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), TNI/Polri, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), ASDP, dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Dalam sehari, dengan jam kerja selama 12 jam, petugas gabungan yang berjaga di antaranya 6 orang anggota Polisi, 3 orang dari TNI, 2 orang BPTD, 2 orang ASDP, 2 orang KSOP, dan 2 orang KKP.

“Gabungan, sesuai SE,” jawabnya pada Rabu (11/8/2021).

Dimintai tanggapan terkait kabar bocornya pemeriksaan persyaratan pelaku perjalanan di Pelabuhan Gilimanuk ini, pihaknya tidak spesifik menanggapi. Namun menurutnya dalam sistem pemesanan tiket online, sudah ada peringatan kepada para pemakai jasa yakni sebelum melanjutkan pemesanan tiket, dipastikan sudah memenuhi persyaratan vaksin dan rapid test. Terkecuali logistik, hanya menggunakan rapid test saja. Panduan ini sudah bisa diakses di aplikasi Ferizy.

“Terima kasih atas masukannya, kami ASDP sebagai operator pelabuhan untuk menyiapkan fasilitas pelabuhan. Dan kami akan segera mengkoordinasikan dengan Tim Satgas karena sesuai dengan SE Gubernur Nomor 11 Tahun 2021 yang dikoordinatori oleh KKP,” ungkapnya.

6. KP3 Pelabuhan Gilimanuk pertanyakan oknum yang dimaksud

Twitter.com/andrewwokas

IDN Times lalu mengonfirmasikan secara terpisah kepada Kapolsek KP3 Pelabuhan Gilimanuk, Kompol Gusti Putu Dharmanatha, pada Rabu (11/8/2021). Ia kembali menanyakan sumber informasi tersebut kepada IDN Times. Menanggapi kabar ini, ia menjelaskan bahwa pihak kepolisian bekerja berdasarkan bukti. Saat bertugas pun bersama petugas gabungan, yang di dalamnya bukan hanya unsur kepolisian saja.

“Kalau memang menemui itu kemarin, kenapa gak langsung ditahan orangnya itu? Jangan sampai kami dikambing hitamkan. Nah anggota? Anggota yang mana,” tuturnya.

7. Polres Jembrana terbuka jika memang ada anggotanya berbuat curang. Masyarakat bisa melapor ke Propam

Suasana Pelabuan Ketapang, Banyuwangi. IDN Times/Mohamad Ulil Albab)

Sementara Kapolres Jembrana, AKBP I Ketut Gede Adi Wibawa, pada Rabu (11/8/2021), menyampaikan sudah sering menerima informasi semacam ini namun tidak disertai dengan bukti. Informasi yang selama ini dia terima hanya “katanya-katanya” saja. Tanpa ada barang bukti dari masyarakat. Petugas kepolisian di Pelabuhan Gilimanuk, ia tegaskan, porsinya hanya mengarahkan ke tempat validasi persyaratan, bukan sebagai petugas yang memvalidasi persyaratan tersebut.

Selain itu, kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang atau sebaliknya, harus melalui pemeriksaan kembali. Apabila menemukan ketidaklengkapan persyaratan, pelaku perjalanan tersebut akan dikembalikan ke pelabuhan keberangkatan sebelumnya.

“Jadi ini memang banyak yang menginformasikan seperti itu. Hanya sekadar katanya. Kalau kami polisi kan harus dengan bukti ya. Jadi kami mengimbau kepada masyarakat, apabila memang ada seperti itu, tolong sampaikan ke kami. Kami juga pasti akan menindak anggota kami apabila memang benar ada melakukan seperti itu. Tapi jangan sampai katanya,” jelasnya.

Lalu bagaimana jika masyarakat memiliki bukti tindakan ini? Kapolres kemudian menjelaskan mekanisme pelaporan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Dugaan tindakan tersebut harus dilengkapi bukti untuk kemudian dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Bali.

“Tinggal laporan ke Polres bisa. Bisa, betul (ke SPKT). Atau bisa ke Propam. Ke Polda bisa. Kami kan sudah terbuka. Jadi ke Propam Polda bisa, ke Polres Jembrana juga bisa. Kan gitu,” jelasnya.