Diduga Korupsi Proyek Bandara Baru, Mantan Sekda Buleleng Ditahan
Penahanan mantan sekda Buleleng terkait kasus korupsi dan TPPU (Dok. IDN Times / Kejati Bali)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times – Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, DKP, memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali pada Senin (18/10/2021). DKP menjadi tersangka perkara penerimaan sejumlah uang yang nilainya mencapai Rp16 miliar.
DKP datang ke Kejati Bali didampingi oleh kuasa hukumnya. Usai diperiksa selama sekitar 1 jam, DKP langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kerobokan, Kabupaten Badung.
1. DKP langsung ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Kerobokan
Penahanan mantan sekda Buleleng terkait kasus korupsi dan TPPU (Dok. IDN Times / Kejati Bali)Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, A Luga Harlianto, menyampaikan bahwa pukul 10.00 Wita DKP memenuhi panggilan Penyidik Kejati Bali didampingi kuasa hukumnya. DKP langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes swab antigen COVID-19.
Setelah hasil tes ke luar dan dinyatakan negatif COVID-19, DKP langsung ditahan selama 20 hari mendatang di Rumah Tahanan (Rutan) Kerobokan. Luga menyampaikan setelah tersangka diperiksa selama 1 jam, sebelum digiring ke rutan, DKP sempat bertemu dengan keluarganya dan diizinkan makan siang terlebih dahulu.
“Tersangka DKP telah menandatangani Berita Acara Penahanan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya,” ungkap Luga.
Selanjutnya dilakukan penyerahan Berkas Tahap Pertama kepada jaksa yang mengikuti perkembangan penyidikan dari Kejati Bali.
2. Tersangka DKP tersandung Tindak Pidana Tipikor dan TPPU
Penahanan mantan sekda Buleleng terkait kasus korupsi dan TPPU (Dok. IDN Times / Kejati Bali)Penahanan DKP dilakukan atas dugaan Tindak Pidana Tipikor dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tersangka diduga menerima sejumlah uang terkait dengan proyek pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng, pengurusan izin pembangunan Terminal Penerima LNG Celukan Bawang, dan penyewaan lahan tanah Desa Yeh Sanih.
“Jumlah uang kurang lebih Rp16 miliar sebagaimana disangka melanggar Pasal 11 atau Pasal 12 huruf e atau huruf a atau huruf b atau huruf g Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU terkait penerimaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” jelas Luga Harlianto.
3. Pihak kuasa hukum sudah mengajukan penangguhan penahanan
Penahanan mantan sekda Buleleng terkait kasus korupsi dan TPPU (Dok. IDN Times / Kejati Bali)Sementara itu, pengacara DKP, Agus Sujoko, menyampaikan pihaknya mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Kliennya akan menyampaikan segala hal terkait dengan dakwaan dan membuktikannya di persidangan.
“Kita ikuti prosedur saja dan akan kita sampaikan di dalam persidangan,” jelasnya.
Agus Sujoko mengatakan pihaknya sudah mengajukan penangguhan namun belum mengetahui apakah akan dikabulkan atau tidak. Selain Agus, pengacara yang mendampingi DKP di antaranya Gede Indria, Ngurah Santanu, dan Pande Made Sugiarta.
“Tapi kita jangan lupa bahwa proses penahanan kan belum tentu orang itu bersalah. Jadi ini masih proses di kejaksaan. Kita hormati itu,” ucapnya.
Saat menjabat sebagai Sekda, DKP pada tahun 2018 diduga menerima uang proyek pembangunan Bandara Bali Utara. Penyerahan uang ini dilakukan sebanyak 3 kali yakni dari rentang tahun 2018 sampai 2019.
Tersangka juga diduga menerima uang dari perusahaan untuk pengurusan izin pembangunan Terminal Penerima LNG Celukan Bawang. Selain itu juga penyewaan lahan tanah Desa Yeh Sanih, Kabupaten Buleleng sejak tahun 2015 sampai 2019. DKP menjabat sebagai Sekda Kabupaten Buleleng sejak tahun 2011 hingga 2020.
