Bali Minim Sirine Tsunami, Biaya Perawatan Capai Rp1 Miliar
Alat deteksi tsunami, Buoy (Wikimedia.org/NOAA)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times – Belum lama ini Kepala Bidang Data dan Informasi Bali Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar, Iman Fatchurochman mengungkapkan potensi maksimum gempa di selatan Bali. Informasi tersebut berdasarkan kajian yang dipublikasikan secara resmi oleh Pusat Studi Gempa Nasional (PUSGEN) tahun 2017.
Meskipun tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi, namun mitigasi gempa dan tsunami sangat perlu dilakukan.
Terkait mitigasi tersebut, rupanya jumlah sirine tsunami di Provinsi Bali jauh dari ideal. Hal ini diungkap oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalaksa BPBD) Provinsi Bali, I Made Rentin pada Senin (19/10/2020). Hingga saat ini, Provinsi Bali masih mengupayakan inovasi sirine tsunami dengan mengandalkan bantuan dana.
Baca Juga: Punya 1 Tempat Evakuasi Sementara, Siapkah Bali Hadapi Tsunami?
1. Jauh dari ideal, salah satu sirine tsunami di Nusa Dua rusak
Rentin mengungkapkan bahwa Bali dengan luas wilayah yang hanya 0.23 persen dari luas indonesia, idealnya ada 34 sirine mengelilingi Pulau Bali. Namun saat ini Bali hanya memiliki 9 sirine yang terletak di Seminyak, Kuta, Kedonganan, Tanjung Benoa, BTDC, Sanur, Serangan, Tanah Lot, dan Seririt.
“Kita baru memiliki 9 (sirine). Sembilan itu satu kondisinya rusak yang di Tanjung Benoa. Sedang proses perbaikan. Perbaikan pun itu agak susah karena barangnya itu barang lama hasil bantuan dari BMKG pusat. Rupanya itu bantuan dari luar negeri. Spare part-nya sudah ndak ada,” ungkapnya.
2. Berupaya membuat inovasi sirine tsunami sendiri yang lebih murah
Keadaan Kota Palu, Sulawesi Tengah setelah terjadi Gempa dan Tsunami pada 28 September 2018 (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)Pihaknya mengungkapkan bahwa sirine bantuan BMKG yang ada saat ini nilai per unitnya mencapai Rp1,3 miliar. Sirine yang dihibahkan ke Pemerintah Provinsi Bali ini memerlukan biaya pemeliharaan per bulan mencapai Rp1,1 miliar lebih.
Bali dengan sektor pariwisata unggulan dan sebagai pintu gerbang international harus tetap siaga. Perawatan sirine tsunami menjadi mendesak dan penting.
“Kami berkeinginan untuk membuat inovasi. Membuat sirine tsunami atas inovasi sendiri, relatif lebih mudah dan lebih murah. Sedang kami upayakan untuk dibangun. Dan kebetulan contoh jadinya sudah ada di BPBD. Itu kita harapkan untuk bisa kita optimalkan di Provinsi Bali,” ungkapnya.
Menurutnya, inovasi ini sudah dirancang oleh teman-teman di Pusdalops yang dinilai relatif cepat dibuat, relatif cepat hasilnya, dan relatif jangkauan harganya lebih murah dibandingkan dengan sirine yang ada sekarang.
3. Berharap ada kucuran dana dari Pemerintah Pusat
Ilustrasi Pantai Selatan (IDN Times/Sunariyah)Guna memaksimalkan dan memenuhi kekurangan sirine tersebut, Rentin menyampaikan telah memiliki empat strategi yang sudah dirancang, di antaranya:
- Bermohon kembali kepada Pemerintah Pusat untuk mendapat kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- Tetap berupaya dan permohonan terhadap pengadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi
- Berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota, anggaran dari APBD Kabupaten Kota
- Berusaha untuk merangkul pihak dunia usaha untuk bisa memanfaatkan corporate social responsibility-nya (CSR)
“Kan ini bukan untuk kepentingan pemerintah daerah semata, dunia usaha khususnya pelaku pariwisata kan akan lebih diuntungkan kalau kita sudah memiliki sirine tsunami itu,” jelasnya.
“Ke depan dengan empat strategi tadi kami akan berupaya terutama untuk bisa bermohon ke pemerintah pusat. Kalau tidak strategi 2, 3, dan 4 itu yang akan kita dorong,” tegasnya.
