2. Layanan pendidikan di Bali berada di posisi kedua yang mendominasi laporan ke Ombudsman

Ilustrasi koridor sekolah. (IDN Times/Besse Fadhilah)

Sri mengungkapkan, isu pelayanan pendidikan di Bali sangat menonjol pada 2023, dan menduduki urutan kedua pelaporan. Hal ini berbanding lurus dengan volume laporan yang masuk pada Ombudsman RI Bali. Tren ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya, dengan total laporan sebanyak 25.

"Pendidikan masih menjadi isu pelayanan publik yang menonjol pada tahun ini di Provinsi Bali. Pada tahun ini pelayanan pendidikan masih diwarnai praktik penyimpangan prosedur," ungkapnya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Dinas Pendidikan memang sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatur tentang sumbangan sukarela. Edaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk mencegah praktik pungutan pendidikan yang tidak memiliki dasar dan kewenangan.

Meskipun demikian, di beberapa sekolah masih dilakukan cara-cara tertentu untuk menyamarkan praktik pungutan seolah-olah merupakan sumbangan sukarela, satu di antaranya sumbangan komite yang ditetapkan nominal dan waktunya.

3. Isu pelayanan desa menduduki urutan ketiga

Warga mengadang dua alat berat ekskavator milik PT TPB memasuki pekarangan dan lahan garapan petani (Instagram.com/Savebatur)

Isu pelayanan di desa juga tidak kalah mencuat. Dari laporan yang masuk, terdapat 12 laporan atau keluhan tentang pelayanan desa atau kelurahan. Setelah itu disusul oleh pelayanan pada instansi kepolisian.

"Dua instansi ini pada dasarnya cukup kooperatif, dan responsif," ungkapnya.

Selebihnya keluhan yang cukup banyak dilaporkan masyarakat juga adalah isu pelayanan pertanahan atau agraria dan infrastruktur berupa penerangan jalan, tiang telekomunikasi, kesejahteraan sosial, serta kepegawaian.