Comscore Tracker

Syarat-syarat Mendapatkan Dana BOS Bagi Guru Honorer

Pak dan bu guru, gimana pendapatnya tentang ini?

Jakarta, IDN Times - Skema dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah dirombak total oleh Pemerintah Indonesia. Perubahan ini bahakan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan PMK No. 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengatakan melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga, 50 persen dana BOS digunakan untuk membiayai guru honorer. Porsi ini jauh lebih besar dibanding tahun lalu, yang hanya memberikan 20 persen saja. Kenaikan alokasi pembiayaan ini diharapkan dapat menyejahterakan para guru honorer.

"Bahwa penggunaan dana BOS bisa dipakai untuk pembayaran honor guru maksimum 50 persen. Kalau sebelumnya 20 persen jadi gak bisa optimalisasi," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana, dalam diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (15/2). 

Berikut ini syarat-syarat untuk mendapatkan dana BOS:

1. Dana BOS tidak berlaku bagi guru honorer yang baru direkrut

Syarat-syarat Mendapatkan Dana BOS Bagi Guru HonorerIlustrasi guru honorer. Antara/Irfan Anshori

Erlangga mengatakan, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi guru honorer yang baru direkrut. Sebab anggaran tersebut sudah dikalkulasikan berdasarkan data honorer tahun sebelumnya. 

"Batas waktunya itu 31 Desember 2019," katanya.

Baca Juga: Nadiem Makarim: 50 Persen Dana BOS untuk Guru Honorer

2. Guru honorer wajib memiliki NUPTK

Syarat-syarat Mendapatkan Dana BOS Bagi Guru HonorerIlustrasi guru honorer. Antara Foto/Rivan Awal Lingga

Guru honorer wajib memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Jika tidak, maka guru honorer terancam tak mendapatkan gaji.

Aturan itu berlaku menyusul dikeluarkannya Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler tanggal 5 Februari 2020 lalu.

"Lalu kalau gak ada (NUPTK) gimana? Ya, itu sudah ketentuan," jelas Erlangga.

3. Pemda sulit mengeluarkan NUPTK sejak 20 tahun lalu

Syarat-syarat Mendapatkan Dana BOS Bagi Guru HonorerKetua PB PGRI Masa Bakti dan Pembina Federasi Guru dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia, Didi Suprijadi. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Sementara itu Ketua PB PGRI Masa Bakti XXI, Didi Suprijadi, menyebut pemda sudah kesulitan untuk mengeluarkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) sejak 20 tahun lalu. Bahkan hingga saat ini permasalahan itu belum menemukan solusinya.

"Karena tadi, bupati, wali Kota, gubernur tidak memberikan SK NUPTK, padahal itu dibutuhkan," kata Didi.

Menurut data yang ia peroleh, jumlah guru honorer yang memiliki NUPTK masih sangat sedikit. Jumlahnya diklaim tidak sampai 100 ribu orang dari 1,1 juta guru honorer.

Namun data yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan justru berbeda. Mereka mencatat, guru yang memiliki NUPTK mencapai 708.963 orang, atau 47 persen dari total 1.498.344 guru honorer.

Baca Juga: Pendapat Mahasiswa Bali Soal Kebijakan Kampus Merdeka

Topic:

  • Irma Yudistirani

Berita Terkini Lainnya