Transfer Ilmu Dapat Mempercepat Proses Kemajuan Indonesia
Acara B20-G20 Dialogue: Finance and Infrastructure Task Force di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis (14/7/2022). (IDN Times/Ni Ketut Sudiani)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
"Bayangkan dunia dengan infrastruktur yang sangat memprihatinkan. Anak-anak harus melintasi sungai untuk pergi ke sekolah. Bayangkan hidup tanpa akses terhadap air bersih. Bayangkan harus bepergian dengan kondisi jalan yang sangat parah," B20 Finance and Infrastructure Task Force Chair, Dr Ridha DM Wirakusumah.
Badung, IDN Times - Persoalan infrastruktur dan keuangan, khususnya di negara berkembang, dibahas dalam B20-G20 Dialogue: Finance and Infrastructure Task Force bertajuk building coalitions to enable greener and smarter infrastructure development at scale. Acara yang digelar di Nusa Dua, Kabupaten Badung, pada Kamis (15/7/2022) ini diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.
Dr Ridha DM Wirakusumah yang juga CEO of Indonesia Investment Authority (INA), menegaskan bahwa infrastruktur benar-benar sangat dibutuhkan di dunia ini, termasuk di negara-negara G20. Kemajuan infrastuktur memberikan dampak dalam berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya.
"Negara berkembang sangat jauh tertinggal dari negara maju. Indonesia bahkan termasuk yang kedua paling tertinggal. Jadi infrastruktur ini menjadi kebutuhan dasar yang sangat diperlukan," ujarnya.
Ia juga menjelaskan betapa jauhnya kesenjangan infrastruktur antara dunia global dengan negara-negara G20. Perbedaan itu bahkan semakin membesar.
"Indonesia, sejak Kemerdekaan tahun 1945, pada 70 tahun pertama, hanya 700 kilometer jalan tol yang dibangun. Sementara selama 7 tahun terakhir, hampir 2.000 kilometer jalan tol yang dibangun," katanya.
Persoalan yang selama ini juga dihadapi dalam memperoleh pendanaan adalah kurangnya persiapan sebuah proyek, ketidakpastian aturan, risiko nilai mata uang, kurangnya transparansi, serta lemahnya mengelolaan keuangan jangka panjang.
1. Sampaikan empat rekomendasi utama untuk dipertimbangkan oleh pemerintah
Acara B20-G20 Dialogue: Finance and Infrastructure Task Force di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis (14/7/2022). (IDN Times/Ni Ketut Sudiani)Terkait dengan persoalan-persoalan itu, Chair of B20 Indonesia 2022, Vice Chairwoman of Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN) for Maritime, Investment and Foreign Affairs yang juga CEO of Sintesa Group, Shinta Kamdani, menyampaikan hal senada.
Ia mengatakan, B20 Indonesia telah memetakan sejumlah isu penting terkait keuangan dan infrastruktur. Masalah yang dihadapi selama ini berkaitan dengan kesenjangan infrastruktur, kurangnya akses permodalan bagi negara berkembang, rendahnya pendapatan untuk green projects, hingga kurangnya konektivitas digital di negara-negara berkembang.
"Rekomendasi yang nantinya akan kami sampaikan kepada pemerintah, di antara menyediakan sumber keuangan, permodalan yang bisa diakses, kolaborasi antar negara dalam upaya mendukung net-zero transition, infrastruktur digital, dan keseimbangan antara pertumbuhan, produktivitas, dan keberlanjutan," jelas Shinta Kamdani.
Empat hal utama itulah yang menjadi fokus Finance and Infrastructure Task Force. Rekomendasi ini nantinya akan disampaikan ke pemerintah dalam pertemuan G20.
2. Kolaborasi dan kerja sama yang lebih kuat menjadi kunci solusi
Acara B20-G20 Dialogue: Finance and Infrastructure Task Force di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis (14/7/2022). (IDN Times/Ni Ketut Sudiani)Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN), M Arsjad Rasjid PM, mengatakan berinvestasi dalam pembangunan insfrastruktur yang berkelanjutan, sangatlah penting dalam pembangunan yang inklusif, tidak hanya bagi Indonesia, melainkan juga secara global.
"Saat ini, dunia, terutama negara-negara berkembang, terus menghadapi dua tantangan dalam mencapai kemajuan infrastruktur yang berkelanjutan. Dua masalah itu adalah kurangnya kapasitas, baik talenta maupun pengetahuan, terutama di daerah terpencil di mana masyarakat miskin sangat membutuhkan bantuan," jelasnya.
Masalah kedua adalah kurangnya akses keuangan. Pemerintah Indonesia disebutnya hanya mampu menanggung 37 persen dana dari keseluruhan biaya yang diperlukan.
Arsjad Rasjid mengusulkan, untuk mengatasi persoalan ini, perlu dilakukan kolaborasi dan kerja sama yang lebih kuat, yakni kolaborasi dengan komunitas internasional, khususnya antara negara-negara G20. Negara-negara maju seharusnya memberikan kesempatan kepada negara berkembang dengan memberikan investasi untuk proyek infrastruktur yang berkelanjutan. Diperlukan pula investasi dalam teknologi dan transfer ilmu untuk mempercepat proses kemajuan yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan kerja sama antara sektor pemerintah dan swasta.
"Tidak ada satu pun institusi yang bekerja sendiri," tegasnya.
Arsjad Rasjid juga menekankan KADIN sebagai perwakilan dari bisnis di Indonesia, termasuk yang dimiliki oleh negara, swasta, maupun lembaga, siap untuk mendukung inisiatif para anggota G20 untuk mencapai tujuan kolaborasi ini.
3. Hadirkan narasumber mumpuni untuk membahas empat rekomendasi
Acara B20-G20 Dialogue: Finance and Infrastructure Task Force di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis (14/7/2022). (IDN Times/Ni Ketut Sudiani)Dalam diskusi yang membahas empat rekomendasi tersebut, dihadirkan pula beberapa narasumber mumpuni. Mereka di antaranya Head of Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance of Indonesia, Febrio Kacaribu; Vice Chairman, ASEAN & President Commissioner, Indonesia Standard Chartered, Task Force Deputy Co-Chair, Rino Donosepoetro; dan General Manager and Head of Commercial Banking South and South-East Asia, HSBC, Amanda Murphy.
Sementara untuk panel kedua menghadirkan Deputy of Economic Affairs, Ministry of National Development Planning of Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti; Executive Vice President & Head of CDPQ Global & Global Head of Sustainability, Task Force Co-Chair, Marc-André Blanchard; dan Vice President for East Asia, Southeast Asia, and the Pacific, Asian Development Bank, Ahmed M. Saeed.
Pada sesi Fireside Chat, World Bank Managing Director of Development Policy and Partnerships, Mari Elka Pangestu, juga hadir menyampaikan sejumlah pandangan terkait isu-isu keuangan.
