Comscore Tracker

Satu Orang Indonesia Menanggung Utang Negara Rp20,5 Juta

Generasi berikutnya juga dapat warisan utang

Jakarta, IDN Times - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyebutkan utang di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuat satu warga negara harus menanggung utang negara sebesar Rp20,5 juta.

"Utang pemerintah Rp5.594,9 triliun per Agustus 2020 dibagi 272 juta penduduk," kata Bhima kepada IDN Times, Selasa (20/10/2020).

Angka itu berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI) terhadap Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Agustus 2020 sebesar 413,4 miliar dolar AS atau Rp6.082 triliun, di mana Rp5.594,9 triliun merupakan utang pemerintah dan sisanya adalah utang swasta.

1. Pemerintah sedang mewariskan utang untuk generasi selanjutnya

Satu Orang Indonesia Menanggung Utang Negara Rp20,5 JutaIlustrasi utang (IDN Times/Arief Rahmat)

Bhima menilai, pemerintah terus menambah utang dalam bentuk penerbitan utang valas yang rentan membengkak jika ada guncangan dari kurs Rupiah selama pandemik. Pemerintah pada tahun 2020 menerbitkan Global Bond sebesar 4,3 miliar dolar AS dan jatuh tempo pada tahun 2050 atau tenor 30,5 tahun.

"Artinya, pemerintah sedang mewarisi utang pada generasi ke depan," ujar Bhima.

Belum lagi catatan debt to service ratio (DSR) berada di level 29,5 persen atau terus memburuk pada kuartal II 2020. DSR merupakan indikator kemampuan bayar utang luar negeri.

Baca Juga: Indonesia Masuk 10 Negara dengan Utang Terbanyak di Dunia

2. Berikut ini rincian utang pemerintah menurut Bank Indonesia:

Satu Orang Indonesia Menanggung Utang Negara Rp20,5 JutaIlustrasi Logo Bank Indonesia. bi.go.id

Utang pemerintah sebesar 413,4 miliar dolar AS atau setara Rp6.082 triliun tersebut masing-masing berasal dari utang luar negeri sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar 203,0 miliar dolar AS, dan utang luar negeri sektor swasta termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 210,4 miliar dolar AS.

Struktur utang luar negeri Indonesia tetap didominasi oleh utang luar negeri berjangka panjang dengan pangsa 89 persen dari total utang luar negeri. Meski begitu, BI menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, karena didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

"Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Agustus 2020 sebesar 38,5 persen. Relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 38,2 utang luar negeri," ungkap BI dilansir dari laman resminya, pada Selasa (20/10/2020) lalu.

3. Kenaikan utang dibanding tahun dan bulan lalu serta sebab meningkatnya utang

Satu Orang Indonesia Menanggung Utang Negara Rp20,5 JutaIlustrasi Utang (IDN Times/Mardya Shakti)

Kenaikan utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2020 tercatat 5,7 persen (year on year/Yoy). Ini ebih tinggi dibandingkan kenaikan pada bulan sebelumnya sebesar 4,2 persen (YoY).

Kenaikan itu disebabkan oleh transaksi penarikan neto utang luar negeri, baik utang luar negeri pemerintah maupun swasta. Selain itu, penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai utang luar negeri berdenominasi Rupiah.

Utang luar negeri pemerintah pada Agustus 2020 tumbuh meningkat. Posisi utang luar negeri pemerintah di akhir Agustus 2020 tercatat sebesar 200,1 miliar dolar AS atau Rp2,945 triliun (Asumsi kurs 1 dolar setara Rp14.719). Angka ULN naik 3,4 persen (YoY), lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada Juli 2020 sebesar 2,3 persen (YoY).

Kenaikan ini didorong oleh penarikan sebagian komitmen pinjaman dari lembaga multilateral, yang memberikan dukungan kepada Indonesia untuk menangani pandemik COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Utang luar negeri pemerintah ini dikelola untuk mendukung belanja prioritas pemerintah. Yaitu:

  • Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial: 23,7 persen dari total utang luar negeri pemerintah
  • Sektor konstruksi: 16,5 persen
  • Sektor jasa pendidikan: 16,5 persen
  • Sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib: 11,8 persen
  • Sektor jasa keuangan dan asuransi: 11,6 persen.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Naik 5,7 Persen Jadi Rp6.076 Triliun

Topic:

  • Irma Yudistirani

Berita Terkini Lainnya