97 Persen Lapangan Kerja Indonesia Disediakan oleh UMKM
Produk UMKM dari Kemantren Kraton. (Dok. Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Badung, IDN Times – Menuju Indonesia Berpendapatan Tinggi pada tahun 2045 mendatang, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia terus memaksimalkan pendataan Koperasi dan UMKM di Indonesia. Sebab 97 persen sektor ini mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.
Untuk memuluskan target tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Teten Masduki, menekankan adanya perubahan kualitas lapangan kerja, sehingga meningkatkan pendapatan per kapita.
“Untuk membuat lapangan kerja berkualitas tadi, memang pemerintah berpikir 2 track. Yaitu bagaimana menarik investasi asing yang bisa mendatangkan perusahaan manufaktur industri yang bisa menyerap lapangan kerja,” ungkapnya dalam kegiatan Rakornas Pemanfaatan Data dan Glorifikasi SIDT-KUMKM sebagai Sumber Satu Data KUMKM Indonesia di Bali, Selasa (3/9/2024).
1. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 13.398.605 usaha
Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Teten Masduki (IDN Times/Ayu Afria)Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Teten Masduki, data yang terekap tersebut sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan dan program pembangunan koperasi yang tepat sasaran, terukur, dan akuntabel.
Berikut ini jumlah UMKM menurut wilayah sebaran periode 2022-2023 dari total 13.398.605 usaha:
- UKMKM Sumatra: 3,66 juta (27,2 persen)
- UMKM Kalimantan: 701,790 ribu (5,24 persen)
- UMKM Sulawesi: 1,56 juta (11,66 persen)
- UMKM Jawa: 6,19 juta (46,2 persen)
- UMKM Bali dan Nusa Tenggara: 1,08 juta (8,7 persen)
- UMKM Maluku dan Papua: 206.508 (1,54 persen)
“Jumlah entrepeneur-nya kan rata-rata 12 persen. Jadi kalau mau menjadi negara maju, sebenarnya kita siapkan saja entrepreneur-nya 12 persen (lebih),” ungkapnya.
2. Indonesia harus meningkatkan level UMKM dari data yang sudah ada
Mengenal Batik Khaman Muara Enim, Ternyata dari Nama Pohon Langka (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Sektor UMKM saat ini dituntut untuk menggarap pasar internasional, mampu mengakses teknologi, dan sektor pembiayaan. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi UMKM, karena merupakan sektor terbesar yang mewadahi lapangan kerja. Sehingga pengidentifikasian ini dapat menerangkan level UMKM yang survival (bertahan), hingga UMKM yang dapat dimaksimalkan untuk naik kelas.
“Separuh UMKM kita kan belum mengakses pembiayaan. Gak mungkinlah kita bisa dalam 20 tahun pendapatan per kapita, kita itu bisa Rp30 ribu,” katanya.
Saat ini UMKM di Indonesia didominasi oleh kuliner dan kriya. Menurut Teten, perekonomian terbesar di beberapa negara maju seperti Korea Selatan dan China adalah UMKM. Hanya saja, bedanya dengan Indonesia dapat dilihat dari level UMKM. UMKM Indonesia levelnya masih survival, sementara di dua negara tersebut UMKM-nya merupakan bagian dari supply chain industry.
“Kita disconnected bahkan dengan indusri ya,” ungkapnya.
3. Pihak Dinas Koperasi dan UMKM diminta terlibat dalam pembaharuan data
ilustrasi pengusaha umkm (freepik.com)Dalam kegiatan yang melibatkan 600 peserta dari 37 provinsi di Indonesia tersebut, Deputi Bidang Kewirausahaa Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Siti Azizah, mengatakan data UMKM yang terekap saat ini sangat penting untuk pemetaan serta analisa kondisi koperasi dan UMKM di Indonesia. Data ini dapat diakses oleh seluruh Dinas Koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia. Hingga 29 Agustus 2024, tercatat 247 user nasional yang memiliki akses ke SIDP-KUMKM.
“Data tersebut dapat kita selalu mutakhirkan. Yang kami harapkan dapat dilakukan oleh para kepala dinas yang membidangi KUMKM di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,” terangnya.
Berikut ini tahapan pendataan KUMKM yang dilakukan oleh kementerian:
- Tahun 2021: pelaksanaan pendaftaran KUMKM dengan fokus membangun standarisasi, dan sistem informasi data tunggal KUMKM
- Tahun 2022: melakukan pengumpulan data lengkap di 34 provinsi dan 240 kabupaten/kota. Hasilnya tercatat 9,1 juta data usaha dari 240 kabupaten kota
- Tahun 2023: melaksanakan pendataan lengkap di 32 provinsi dan 215 kabupaten/kota serta menyusun Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2023. Hasilnya terkumpul 4,3 juta data di 215 kabupaten/kota
- Tahun 2024: melanjutkan pendataan lengkap di 4 provinsi dan 61 kabupaten/kota dengan target 4 juta.
