Comscore Tracker

Sri Mulyani Ungkap Dampak Perekonomian Ada Pembatasan Kegiatan di Bali

Bagaimana menurut semeton?

Jakarta, IDN Times - Pemberlakuan pembatasan kegiatan di Provinsi Jawa dan Bali pada 11 hingga 25 Januari 2021 akan menekan perekonomian, khususnya untuk konsumsi rumah tangga. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. 

"Kalau kita lihat, seperti yang terjadi pada April atau Maret, April, Mei, PSBB ketat ekonomi menurun, dan kemudian pada September waktu DKI Jakarta melakukan pengetatan kasus naik, kita melihat terutama konsumsi mengalami perlambatan lagi," kata dia Rabu (6/1/2020).

1. Sri Mulyani sebut tak banyak pilihan yang bisa diambil

Sri Mulyani Ungkap Dampak Perekonomian Ada Pembatasan Kegiatan di BaliIlustrasi ekonomi terdampak pandemik COVID-19 (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurut Sri Mulyan, PSBB memang perlu dilakukan untuk mengatasi COVID-19 yang terus meningkat.

"Makanya gas rem penting. Mengharuskan kembali menerapkan disiplin untuk menurunkan kasusnya (COVID-19), maka pasti ada dampaknya ke perekonomian. Kalau gak dilakukan maka perekonomian akan (semakin) buruk. Pilihan gak banyak," kata dia.

Baca Juga: Pemerintah Terapkan Pembatasan Ketat di Jawa dan Bali 11-25 Januari

2. Jangan sampai dampak ekonomi terlalu dalam saat terjadi pengereman

Sri Mulyani Ungkap Dampak Perekonomian Ada Pembatasan Kegiatan di BaliSebuah hotel tutup sementara akibat wabah COVID-19 (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Dia berharap masyarakat dapat membantu pemerintah dengan cara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Menurutnya, tidak ada salahnya di masa PSBB ini masyarakat membeli makanan dari luar, asal tetap dengan cara take away atau menerapkan social distancing.

"Semua sangat membantu. Jadi jangan sampai dampak ekonomi terlalu dalam waktu pengereman. Ini yang kita betul-betul berharap masyarakat ikut bantu," ujarnya.

3. Pembatasan kegiatan berlaku untuk Denpasar dan Badung

Sri Mulyani Ungkap Dampak Perekonomian Ada Pembatasan Kegiatan di BaliIstimewa

Sebelumnya, pemerintah resmi memberlakukan pembatasan kegiatan sebagai upaya menekan penyebaran kasus COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali. Pembatasan kegiatan ini mulai diberlakukan pada 11 hingga 25 Januari 2021.

"Pemerintah akan terus mengevalausi sehingga mobilitas di kota-kota tersebut akan dimonitor secara ketat. Pemerintah diharapkan juga mulai menerapkan program vaksin sehingga menambah kepercayaan masyarakat dengan pembatasan, bukan pelarangan. Dengan protokol kesehatan ketat dan pemerintah mengingatkan agar lebih disiplin," kata Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Rabu (6/1/2020).

Airlangga memastikan pembatasan kegiatan akan dilakukan secara mikro di beberapa wilayah, di antaranya:

1. Seluruh wilayah DKI Jakarta
2. Provinsi Jawa Barat mencakup: Kota Bogor, kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cimahi
2. Provinsi Banten: Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan
3. Provinsi Jawa Tengah: Semarang Raya, Solo Raya, Banyumas Raya
4. Provinsi DI Yogyakarta: Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo
5. Provinsi Jawa Timur: Malang Raya dan Surabaya Raya
6. Provinsi Bali: Kota Denpasar dan Kabupaten Badung

Baca Juga: APBN Tidak Cukup, Jokowi Sebut Investasi Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi

Topic:

  • Ni Ketut Sudiani

Berita Terkini Lainnya