Comscore Tracker

Kadin: Karyawan Dirumahkan dan di-PHK Capai 6 Juta Orang di Indonesia

Sementara Kemnaker laporkan hanya ada 2 juta orang

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan berdasarkan data Asosiasi Pengusaha, hingga kini jumlah pekerja yang dirumahkan dan di PHK mencapai 6 juta orang.

"Kalau dari Kemnaker kan 2 juta, kalau kami dari data asosiasi 6 juta," kata Shinta melalui diskusi online, Jumat (29/5). Menurutnya, angka dari data yang dikumpulkannya lebih tinggi jika dibandingkan data yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Pandemik COVID-19, Jokowi Minta Hidupkan Kembali Proyek Kereta Cepat

1. Lebih banyak karyawan yang dirumahkan

Kadin: Karyawan Dirumahkan dan di-PHK Capai 6 Juta Orang di IndonesiaIlustrasi PHK (IDN Times/Arief Rahmat)

Dia menjelaskan, dari data tersebut mayoritas perusahaam merumahkan karyawannya, sebab perusahaaan tak punya cash flow untuk melakukan PHK.

"Jadi memang lebih banyak dirumahkan," ucapnya.

Kendati begitu, Shinta tak merinci secara gamblang berapa jumlah karyawan yang dirumahkan tersebut.

2. Paling banyak terdampak dari sektor tekstil

Kadin: Karyawan Dirumahkan dan di-PHK Capai 6 Juta Orang di IndonesiaIlustrasi situasi di perusahaan. (IDN Times/Arief Rahmat)

Shinta memaparkan, secara total karyawan yang di-PHK dan dirumahkan untuk sektor perhotelan sebanyak 430 ribu orang, restoran 1 juta orang, tekstil 2,1 juta orang, sepatu 500 ribu orang, dan retail 400 ribu orang, serta transportasi darat sebanyak 1,4 juta orang.

"Masih ada yang belum terdata," ujarnya.

3. Sampai vaksin ditemukan, susah mengendalikan virus corona secara penuh

Kadin: Karyawan Dirumahkan dan di-PHK Capai 6 Juta Orang di IndonesiaWakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani. (IDN Times/ Shemi)

Shinta mengakui, pada awalnya pihaknya tidak memiliki pilihan bahwa memang PSBB harus dilakukan demi memutus mata rantai virus corona. Namun menurutnya jika PSBB terus dilakukan, hal ini sangat mengkhawatirkan pelaku usaha.

Ia menilai sekarang saatnya masyarakat harus hidup dengan COVID-19 agar aktivitas ekonomi dapat kembali berjalan, dengan catatan tidak mengabaikan protokol COVID-19.

"Karena kami merasa, sampai vaksin ditemukan kita gak mungkin bisa mengendalikan secara full," ujarnya.

Baca Juga: 7 Juta Orang Kena PHK, Ini Pesan Gugus Tugas COVID-19 untuk Pemda

Topic:

  • Ni Ketut Sudiani

Berita Terkini Lainnya