Kuasa Hukum Istri Dokter TNI di Bali ajukan Praperadilan
Kuasa Hukum tersangka AP, Agustinus Nahak mendatangi Kantor Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pada Kamis (18/4/2024) (IDN Times/Ayu Afria)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times – Kuasa Hukum tersangka AP, Agustinus Nahak, mendatangi Kantor Pengadilan Negeri (PN) Denpasar untuk mengajukan praperadilan penetapan tersangka terhadap kliennya, Kamis (18/4/2024) siang pukul 13.30 Wita. Ia menilai penangkapan dan penahanan kliennya sangat tendensius, dan jauh dari sisi humanis kepolisian.
“Kami secara resmi mengajukan praperadilan terhadap Kapolresta Denpasar. Terkait dengan penanganan perkara dari klien saya, Ibu AP, yang mana kami lihat bahwa perkara tersebut yang pertama sangat tendensius dalam hal penangkapan dan penahanan,” ungkapnya.
Sekadar diketahui, AP adalah perempuan yang ditetapkan sebagai tersangka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), setelah membongkar perselingkuhan suaminya (dokter TNI di Bali) di Instagram pada 2023 lalu. Ia dijerat Pasal 32 Ayat 1 dan/atau Pasal 48 Ayat 1 UU ITE juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Baca Juga: Kronologi Kasus Viral Perselingkuhan Dokter TNI di Bali
Baca Juga: Istri Dokter TNI di Bali Ditangkap Tanpa Surat Perintah
1. Kuasa hukum AP mengajukan praperadilan ke PN Denpasar
Kasus UU ITE yang dialami oleh tersangka AP atas dugaan perselingkuhan suaminya (Dok.IDN Times/istimewa)Nahak menjelaskan, alasan pihaknya mengajukan praperadilan adalah proses penangkapan dan penahanan AP sangat dipaksakan. Apalagi penahanan melibatkan anak di bawah umur, sehingga layak untuk dibatalkan lewat praperadilan.
“Karena ini soal siapa yang melakukan upload itu. Harusnya siapa yang bertanggung jawab. UU ITE jelas kok,” terangnya.
Sementara itu terkait dengan penetapan status tersangka, pihaknya tetap menghormati karena merupakan bagian dari proses hukum. Akan tetapi, pihaknya keberatan terhadap penangkapan dan penahanan AP, mengingat kasus ini bukan ordinary crime.
2. Semua pihak diminta mengawasi kasus ini
barang bukti kasus UU ITE yang dialami oleh tersangka AP atas dugaan perselingkuhan suaminya (Dok.IDN Times/Polresta Denpasar)Nahak juga menjelaskan, penetapan status tersangka ini juga sangat dipaksakan. Sehingga pihak pengadilan harus membatalkannya. Ia juga meminta Komisi Yudisial, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, masyarakat, hingga Kompolnas mengawasi perkara ini. Karena ia meyakini ada pihak-pihak yang terlibat di balik perkara ini, mengingat suami AP adalah Lettu CKM HMA, seorang dokter TNI di Bali. Selain itu, juga telah terjadi saling lapor antara AP dan BA. BA adalah perempuan yang disinggung dalam perselingkuhan suami AP di Instagram.
“Penetapan status tersangka ini sangat dipaksakan, karena saya lihat banyak sekali kejanggalan. Dari prosesnya saja, sampai dengan penangkapan dan penahanan. Sehingga sudah sewajarnya kami diberikan ruang oleh undang-undang untuk melakukan perlawanan hukum,” paparnya.
3. Kliennya tidak diberikan kesempatan untuk mediasi
Nahak & partners law office (Dok.IDN Times/istimewa)Nahak menyatakan, kabar adanya surat mediasi di kasus kliennya ini adalah hoaks. Pihak kepolisian dinilai tidak memberikan kesempatan mediasi kepada kliennya.
“Kemarin katanya sudah pernah ada surat untuk supaya mediasi. Itu hoaks. Gak ada. Saya sampai saat ini belum pernah diminta atau belum pernah ada surat untuk mediasi itu," katanya.
Sebelumnya, AP dijadikan tersangka UU ITE oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar setelah membongkar perselingkuhan suaminya, yang merupakan anggota dari kesatuan kesehatan di Kodam IX/Udayana.
